4 hours ago
1
WFH bagi ASN, legislator: Layanan masyarakat harus tetap optimal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan bahwa layanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal meskipun kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diterapkan satu kali dalam seminggu. Pernyataan ini disampaikan Rio di Jakarta pada Jumat.
Menurut Rio, ASN yang bertugas di layanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, kelurahan, kecamatan, dan layanan perizinan tidak bisa menerapkan WFH secara seragam. Hal ini dikarenakan pelayanan bagi masyarakat harus tetap beroperasi tanpa gangguan, mengingat pendapatan ASN berasal dari pajak masyarakat.
Jika kebijakan WFH bagi pelayanan publik tetap diterapkan, Rio menyarankan agar mekanismenya dilakukan secara hybrid dan bergilir, dengan evaluasi kinerja yang terukur. "Bukan sekadar kehadiran. Jangan sampai skema WFH justru menimbulkan ketimpangan beban kerja antar-ASN," tambahnya.
Lebih lanjut, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memastikan kebijakan tersebut tidak hanya sebatas wacana populis. Mereka akan meminta laporan realisasi anggaran terkait belanja BBM dan operasional perkantoran, serta memastikan adanya payung hukum yang jelas seperti dalam bentuk peraturan gubernur atau surat edaran.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapan pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat terkait penerapan WFH. Namun, ia menyebutkan bahwa sampai saat ini kebijakan tersebut belum diputuskan.
Kebijakan WFH ini direncanakan setelah Lebaran sebagai usaha menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Meski begitu, pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut sebelum mengambil sikap terkait penerapannya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
