1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL — Kelompok Jihad Islam Palestina pada Jumat(31/7/2026), menyatakan informasi mengenai kesepakatan antara faksi-faksi Palestina dan Israel tidak sepenuhnya akurat. Jihad Islam menegaskan masih memiliki keberatan terhadap isi perjanjian tersebut.
Juru bicara kelompok itu mengatakan pengumuman mengenai tercapainya kesepakatan dengan Israel tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya."Apa yang diumumkan terkait kesepakatan antara faksi-faksi Palestina dan musuh (Israel) tidak akurat, dan kami memiliki keberatan terhadap isi kesepakatan tersebut dalam bentuknya saat ini," katanya dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza telah menyepakati perlucutan senjata secara menyeluruh. Pasukan Indonesia diisukan bakal terlibat dalam pelucutan tersebut.
Trump juga mengatakan penarikan pasukan Israel akan dilakukan secara bertahap seiring dengan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Dia menyebut Mesir, Qatar, dan Turki turut berperan dalam memediasi apa yang disebutnya sebagai "terobosan bersejarah".
Menurut Trump, kesepakatan itu akan diterapkan secara bertahap dengan dukungan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan bekerja sama dengan pasukan kepolisian Palestina yang baru untuk menjaga keamanan di Jalur Gaza
Trump mengatakan, kesepakatan yang dicapai oleh Dewan Perdamaian Gaza mengenai pelucutan senjata total Hamas sebagai langkah yang "bersejarah". Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa Israel akan meninggalkan Gaza setelah Hamas melucuti senjatanya.
"Begitu pelucutan senjata rampung, pasukan Israel akan mundur, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk menjamin keamanan Gaza bagi penduduknya maupun negara-negara tetangganya," ujar Trump.
"Israel akan mendapatkan keamanan yang layak mereka terima, di mana Gaza tidak lagi dijadikan basis bagi serangan teror," tulisnya.
Ia mengatakan bahwa kesepakatan tersebut "merupakan langkah krusial agar Gaza pada akhirnya dapat dikelola oleh pemerintahan Palestina yang baru, yang akan bekerja sama erat dengan Dewan Perdamaian demi membantu rakyat Palestina.”
sumber : Antara
