9 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pakistan secara resmi telah mengusulkan sebuah rencana dua tahap untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran serta membuka kembali Selat Hormuz yang krusial bagi pasokan energi dunia. Mengutip laporan Al Jazeera pada Senin, (06/04/2026), kerangka kerja tersebut saat ini tengah dipertimbangkan secara mendalam oleh kedua belah pihak yang bertikai.
Juru Bicara Kementerian Luar Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei pada Senin mengakui adanya upaya diplomatik dari Pakistan yang telah membagikan rencana tersebut kepada Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri permusuhan. Kendati demikian, Baghaei menambahkan bahwa saat ini Iran tetap fokus pada masalah keamanannya sendiri di tengah serangan terbaru yang dilancarkan oleh militer AS dan Israel.
Seorang sumber mengungkapkan bahwa Panglima Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, telah melakukan kontak sepanjang malam dengan Wakil Presiden AS JD Vance, Utusan Khusus Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Sumber tersebut menyatakan bahwa semua elemen perlu disepakati hari ini dan pemahaman awal akan disusun sebagai nota kesepahaman yang diselesaikan secara elektronik melalui Pakistan sebagai satu-satunya saluran komunikasi dalam pembicaraan tersebut.
Berdasarkan proposal yang diajukan, gencatan senjata akan segera diberlakukan yang diikuti dengan pembukaan kembali Selat Hormuz, sementara waktu 15 hingga 20 hari akan diberikan untuk menyelesaikan penyelesaian yang lebih luas. Kesepakatan yang untuk sementara dijuluki sebagai "Islamabad Accord" ini akan mencakup kerangka kerja regional untuk selat tersebut, dengan pembicaraan tatap muka terakhir yang direncanakan akan digelar di ibu kota Pakistan.
Kesepakatan akhir tersebut diharapkan mencakup komitmen Iran untuk tidak mengejar kepemilikan senjata nuklir. Sebagai imbalannya, Teheran akan mendapatkan keringanan sanksi ekonomi serta pelepasan aset-aset mereka yang selama ini dibekukan oleh pihak Barat.
Tak Ada Pembukaan Hormuz
Teheran merespons proposal tersebut dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan membuka kembali selat strategis tersebut hanya sebagai bagian dari gencatan senjata sementara. Seorang pejabat senior Iran pada hari Senin mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menerima tenggat waktu saat sedang meninjau proposal tersebut, sembari menekankan bahwa Washington juga dianggap kurang memiliki kesiapan untuk gencatan senjata permanen.
Hingga saat ini, Amerika Serikat sendiri dilaporkan belum memberikan tanggapan resmi terhadap rencana yang diajukan Pakistan tersebut. Koresponden Al Jazeera, Osama Bin Javaid melaporkan bahwa pejabat Pakistan menggambarkan situasi saat ini sebagai diplomasi yang sangat panik karena besarnya hambatan psikologis di antara pihak yang terlibat.
"Masalah yang mereka hadapi, seperti yang dinyatakan oleh salah satu pejabat, pada dasarnya adalah bahwa ini seperti perkelahian anak sekolah yang sedang mereka tangani. Ada ego yang harus mereka kelola, dan juga lautan ketidakpercayaan yang harus mereka bangun jembatannya," ujar Javaid.
Javaid menyebutkan bahwa Pakistan sedang berbicara dengan para ulama, diplomat, dan komandan militer Iran, namun tingkat ketidakpercayaan masih sangat tinggi. Ia menekankan bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah menyebutkan berkali-kali serangan dari AS dan Israel, sehingga muncul kekhawatiran mengenai jaminan keamanan para pemimpin mereka jika kesepakatan benar-benar tercapai.
"Anda mendengar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan bahwa mereka telah diserang berkali-kali oleh AS dan Israel. Dan kemudian, jika ada semacam pemulihan hubungan, jika ada semacam kesepakatan, apa jaminannya bahwa pemimpin mereka tidak akan menjadi sasaran?" kata Javaid.
Rencana 15 Poin AS Dinilai Tak Masuk Akal
Terkait dengan tawaran dari pihak lawan, Esmaeil Baghaei menegaskan bahwa Teheran tidak akan pernah menerima rencana 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat pada bulan lalu. Baghaei menyatakan bahwa Teheran telah merumuskan tuntutannya sendiri di tengah usulan yang ada, namun hanya akan mengungkapkannya pada waktu yang dianggap tepat.
Baghaei menggarisbawahi bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan internasional yang menyudutkan posisi mereka. Ia menyebut proposal yang diajukan melalui pihak ketiga tersebut sebagai sesuatu yang sangat ambisius namun tidak masuk akal secara diplomasi.
"Beberapa hari yang lalu, mereka mengajukan proposal melalui perantara, dan rencana 15 poin AS dicerminkan melalui Pakistan dan beberapa negara sahabat lainnya. Proposal semacam itu sangat ambisius, tidak biasa, dan tidak logis," tutur Baghaei.
Lebih lanjut, Baghaei menekankan bahwa Iran memiliki kerangka kerja sendiri dalam menentukan masa depan kedaulatannya. Ia juga menolak anggapan bahwa keterlibatan Iran dengan para mediator merupakan sinyal kelemahan posisi tawar mereka.
"Berdasarkan kepentingan kami sendiri, berdasarkan pertimbangan kami sendiri, kami mengkodifikasi serangkaian tuntutan yang kami miliki dan tetap miliki," ucap Baghaei.
Dorongan diplomatik terbaru oleh Pakistan ini muncul di tengah permusuhan yang terus meningkat yang menimbulkan kekhawatiran global atas gangguan pelayaran melalui Selat Hormuz. Jalur air tersebut merupakan arteri kritis bagi pasokan bahan bakar global di mana lebih dari 20 persen minyak dan gas dunia melintas di sana, yang saat ini masih berada di bawah blokade de facto Iran.
Presiden AS Donald Trump, dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Minggu, memberikan ancaman keras kepada Teheran jika tidak segera membuka selat tersebut. Trump mengancam akan memberikan kehancuran bagi Iran jika mereka tidak mencapai kesepakatan sebelum batas waktu Selasa berakhir.
Sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu, otoritas Iran melaporkan lebih dari 2.000 orang telah tewas di wilayah mereka. Di saat yang sama, Israel juga telah menginvasi Lebanon selatan dan menyerang Beirut, di mana otoritas Lebanon menyatakan 1.461 orang tewas, termasuk 124 anak-anak, serta menyebabkan lebih dari 1,2 juta warga Lebanon terpaksa mengungsi.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
