4 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan mengungkapkan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saat tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tengah meninggi, beriringan dengan harga minyak mentah dunia yang tengah melambung.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Refinitiv Senin (9/3/2026) nilai rukar rupiah sempat diperdagangkan di level Rp16.980/US$, atau nyaris menembus level psikologis Rp17.000/US$ pada Senin (9/3/2028). Meskipun pada sesi penutupan perdagangan kurs rupiah bergerak ke level Rp16.935/US$.
Sementara itu, harga minyak dunia kembali melonjak tajam pada perdagangan Senin pagi. Harga Brent tercatat di US$113,68 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di US$113,25 per barel. Padahal, per pekan terakhir Februari 2026, Brent masih berada di level US$70,85, dan WTI US$65,42.
Pergerakan kurs dan harga minyak itu telah malampaui asumsi makro sebagai acuan penyusunan APBN 2026. Dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026 yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya akan mencapai Rp16.500/US$ sedangkan harga minyak mentah dunia US$70/barel.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DJSEF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, tekanan terhadap kurs dan minyak mentah dunia itu tak terlepas dari meletusnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Perang itu berlangsung sejak 28 Februari 2026.
"Secara dampak, konflik geopolitik di Timur Tengah akan mempengaruhi harga minyak (ICP), dan harga komoditas lainnya seperti batu bara, CPO, dan nikel. Hingga tekanan terhadap nilai tukar, suku bunga serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi," kata Wahyu kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (9/3/2026).
Wahyu menjelaskan, efek perang yang telah menggerakkan kurs hingga harga minyak mentah dunia itu tentu akan memiliki implikasi langsung terhadap APBN yang menjadikan dua indikator itu sebagai bagian daru asumsi dasar dalam penyusunan APBN, termasuk sisi pendapatan, belanja, pembiyaan, hingga pada akhirnya defisit.
Dalam UU APBN 2026, pendapatan negara didesain sebesar Rp3.153,6 triliun, sedangkan belanja negara Rp3.842,7 triliun. Desain belanja yang lebih besar dari pendapatan itu membuat postur APBN dirancang defisit sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% dari produk domestik bruto (PDB) dan dipenuhi melalui pembiayaan.
Wahyu mengatakan, meski postur APBN itu akan terdampak langsung perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga minyak, namun efeknya tidak akan langsung muncul dengan perhitungan harian. Melainkan berdasarkan rata-rata perhitungan setahun. Menurutnya, bila konflik berlangsung tidak terlalu lama, maka postur APBN 2026 masih akan dapat dijaga.
Per akhir Februari 2026, realisasi APBN menunjukkan, defist sudah bergerak ke level Rp135,7 triliun atau setara 0,53% dari PDB. dengan total nilai pembiayaan Rp164,2 triliun atau setara 23,8% dari target sepajang tahun ini. Defisit APBN itu disebabkan nilai belanja negara sudah mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8% dari desain APBN 2026, dan pendapatan negara Rp358 triliun.
"Dampak yang ditimbulkan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Sejauh ini bila konflik berlangsung tidak terlalu lama maka defisit APBN tetap terkendali dalam batas manageable," tegas Wahyu.
Wahyu menekankan, efek perang yang menekan kurs dan harga minyak dunia, hingga berpotensi ikut menggerakkan postur APBN itu sebetulnya bukan baru kali ini dihadapi Indonesia. Pada saat meletusnya perang Ukraina dan Iran, ia mengatakan, kondisi serupa terjadi. Puncak perang terjadi saat Rusia mulai menginvasi Ukraina pada akhir Februari 2022.
Perang itu juga membuat harga minyak mentah dunia menembus US$100/barel dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melampaui level psikologis saat itu di atas US$15.000/US$. Namun, Wahyu menegaskan, saat perang Ukraina dan Rusia meletus, kondisi tekanan itu bersifat temporer, sehingga postur fiskal dapat terjaga dengan baik dengan defisit sesuai batas aman UU Keuangan Negara di level bawah 3% PDB, tepatnya 2,38%.
"Kalau melihat pengalaman saat perang Ukraina kan bersifat temporer ya, sehingga yang jadi perhitungan dalam APBN itu average nya. Jadi walaupun saat ini meningkat tinggi tapi average nya belum tentu sebesar itu dampaknya, sejauh ini dampaknya masih terkendali," ujar Wahyu.
Meski begitu, kalangan ekonom menganggap, pemerintah harus segera mengambil sikap cepat untuk mengantisipasi tekanan kurs dan harga minyak mentah dunia yang langsung memiliki implikasi terhadap fiskal pemerintah itu.
Global Markets Economist at Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengungkapkan kenaikan harga minyak yang sangat cepat dalam kurun 4-5 hari ini menjadi warning bagi pemerintah untuk melakukan strategi fiskal.
Ia menganggap, pemerintah harus melakukan kebijakan prioritas anggaran. Belanja anggaran, harus menyesuaikan kondisi pendapatan negara yang ada saat ini. Kemudian, pemerintah bisa melakukan rasionalisasi anggaran, terutama rasionalisasi anggaran untuk subsidi energi.
"Jadi kalau misalkan harga minyaknya naik, ya mau gak mau subsidi energinya juga harus dievaluasi lagi. Apakah mereka akan melakukan tambahan, terutama tambahan alokasi subsidi energi dengan mengorbankan belanja pada pos anggaran yang lain atau malah terus subsidi energinya dinaikan terus asalkan pendapatan negaranya juga naik ya," ujar Myrdal
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede juga mengingatkan, harga minyak dunia yang sudah menembus US$100 per barel ditambah tekanan dolar yang sudah membuat level kurs menjadi bergerak ke level Rp17.000 akan membuat APBN Indonesia menanggung defisit jauh lebih besar.
"Dalam simulasi kami, bila harga minyak berada di US$ 100 per barel dan nilai tukar rupiah berada di Rp17.000 per dolar AS, tambahan tekanan terhadap anggaran mencapai sekitar Rp208 triliun," kata Josua.
Dengan perhitungan Josua, maka estimasi defisit APBN 2026 naik menjadi sekitar Rp897,1 triliun. Bahkan, menurut Josua, pada skenario minyak US$80 per barel dan rupiah Rp17.000 saja, defisit sudah berpotensi naik menjadi Rp761,1 triliun atau bertambah sekitar Rp72 triliun dari target awal.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
