7 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, meminta pemerintah berhati-hati dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global yang tak menentu. Kebijakan menahan harga dinilai perlu perhitungan matang agar tidak mengganggu ketahanan energi nasional.
Ia menilai, di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia, menjaga harga BBM tetap stabil memang penting untuk menopang daya beli masyarakat. Namun, langkah tersebut menyimpan konsekuensi terhadap keberlanjutan pasokan energi jika tidak diimbangi kesiapan pembiayaan dan pengadaan.
“Ini bukan masalah subsidi, tetapi masalah keberlanjutan pengadaan yang perlu diantisipasi. Yang lebih mengkhawatirkan, ada tidak kemampuan keuangan Pertamina untuk pengadaan di hari-hari ke depan,” kata Komaidi dalam diskusi energi di Jakarta, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Ia menjelaskan, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel kini tertinggal dari harga pasar yang mendekati Brent. Dengan asumsi nilai tukar tetap, selisih harga keekonomian BBM diperkirakan mencapai Rp5.000 hingga Rp9.000 per liter.
Dengan volume konsumsi nasional sekitar 80 juta kiloliter per tahun dan pangsa pasar Pertamina mendekati 90 persen, kebutuhan tambahan dana untuk menutup selisih tersebut sangat besar. Perhitungan kasar menunjukkan kebutuhan tambahan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per hari atau sekitar Rp60 triliun per bulan.
“Berapa lama mereka bisa bertahan dengan arus kas yang ada. Belum lagi ada obligasi yang jatuh tempo, sehingga harus membayar cicilan pokok dan bunga utang,” ujar Komaidi.
Ia mengingatkan, dominasi Pertamina dalam distribusi BBM nasional membuat gangguan pasokan berisiko langsung terhadap ketersediaan energi dalam negeri. Jika perusahaan tidak mampu melakukan pengadaan, pasokan nasional dapat terganggu.
Menurut dia, keputusan menahan harga masih dapat dipahami dari sisi ekonomi. Namun, ketersediaan barang tetap menjadi faktor utama yang tidak bisa ditawar.
“Kalau barang itu tidak ada, bisa dibayangkan jika BBM di SPBU kosong. Ini akan menimbulkan kemacetan nasional dalam konteks ekonomi maupun sosial,” tegas Komaidi.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan populis dan rasionalitas ekonomi agar tidak merusak tatanan energi nasional.
“Kebijakan boleh populis, tetapi harus rasional. Jika populis tetapi tidak rasional, kombinasi itu akan merusak tatanan,” ucap Komaidi.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, menilai tekanan global saat ini membuat pasar minyak berada dalam kondisi tidak normal. Dalam situasi tersebut, ketersediaan barang menjadi lebih penting dibandingkan sekadar kemampuan finansial.
“Apalagi sekarang situasinya seller’s market, sehingga pasar didikte oleh penjual,” kata Kholid.
Ia melihat posisi Pertamina semakin tertekan karena harus menghadapi harga global yang tinggi, sementara di sisi lain terikat pada asumsi ICP dalam APBN yang lebih rendah dari harga pasar.
“Dasar hukumnya apa untuk menyediakan BBM dan crude dengan harga di atas ICP. Karena itu, kondisi ini perlu diwaspadai,” ujar Kholid.
Ekonom Universitas Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai tekanan harga minyak juga berpotensi mengguncang fiskal. Simulasi menunjukkan, jika harga minyak mencapai 105 dolar AS per barel dan kurs rupiah di kisaran Rp17 ribu, defisit APBN bisa melebar hingga 3,6 persen.
“Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Namun secara ekonomi, beban itu berpindah ke neraca Pertamina,” kata Dipo.
Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, menyampaikan pemerintah mulai memperluas sumber pasokan energi untuk mengantisipasi gangguan distribusi global, termasuk dari kawasan di luar jalur Selat Hormuz. Upaya ini dibarengi optimalisasi produksi dalam negeri melalui pengalihan sebagian pasokan untuk kebutuhan domestik.
Langkah diversifikasi impor dan penguatan pasokan domestik menjadi kunci menjaga ketahanan energi di tengah tekanan global. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan jaminan ketersediaan energi nasional.
