Ilustrasi uang. - Bisnis/ Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY mencatatkan performa positif pada realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2026 yang mencapai Rp1.659,77 miliar.
Angka tersebut setara dengan 8,63% dari total pagu anggaran, sementara dari sektor pendapatan negara, wilayah Yogyakarta berhasil menghimpun dana sebesar Rp774,08 miliar atau sekitar 7,11% dari target tahunan.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, merinci bahwa penyerapan belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp428 miliar.
Komponen belanja ini didominasi oleh belanja pegawai yang menyerap Rp306,26 miliar, disusul belanja barang Rp80,48 miliar, serta belanja modal sebesar Rp17,23 miliar, meskipun hingga saat ini belum terdapat penyaluran untuk bantuan sosial.
Di sisi lain, dukungan fiskal untuk memperkuat kegiatan daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) dan dana desa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi penyaluran dana pusat ke daerah ini telah menyentuh angka Rp1.231,77 miliar atau 15,37% dari alokasi, yang dipicu oleh pertumbuhan positif pada penyaluran dana perimbangan sebesar 17,56%.
"Sementara itu, belum ada penyaluran dana insentif fiskal, dana keistimewaan, dan dana desa," ujar Juli dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).
Beralih ke sektor penerimaan, setoran pajak di DIY hingga Januari 2026 terkumpul sebanyak Rp539,74 miliar dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan.
Selain pajak, sektor bea dan cukai menyumbang Rp85,69 miliar yang mayoritas berasal dari cukai hasil tembakau, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp234,33 miliar yang ditopang kuat oleh sektor pendidikan dan layanan kesehatan (BLU).
Pemerintah juga terus memacu implementasi Program Strategis Nasional (PSN) di DIY, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 828.488 penerima manfaat.
Program ini didukung oleh operasional 334 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) serta melibatkan ribuan petugas dan penyuplai lokal guna menjaga standar kualitas gizi bagi para siswa.
Selain ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang diintegrasikan dengan platform Sibakul dan dukungan Dana Keistimewaan.
Di sektor hunian, permintaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat sangat tinggi di wilayah penyangga seperti Bantul dan Sleman, dengan total 592 unit rumah yang telah terbangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Visi pendidikan unggul juga diakomodasi melalui pembukaan Sekolah Rakyat (SR) bagi siswa kurang mampu serta SMA Kemala Taruna Bhayangkara yang menerapkan kurikulum internasional.
Selain itu, pemerintah tengah melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap 211 sekolah di seluruh DIY menggunakan skema swakelola untuk memastikan sarana pendidikan di daerah semakin representatif dan berkualitas.
Derap pembangunan infrastruktur pendidikan dan penguatan ekonomi melalui APBN ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mendorong pertumbuhan inklusif di level daerah.
Langkah strategis tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan fiskal DIY tetap tangguh dan stabil dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian sepanjang tahun anggaran 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
