Petugas merapikan pupuk di pabrik PT Pupuk Kujang. - Antara/Ali Khumaini
Harianjogja.com, BANTUL— Serapan pupuk subsidi di Kabupaten Bantul hingga September 2026 baru mencapai sekitar 70 persen. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul memperkirakan penyerapan akan meningkat pada Oktober hingga Desember karena sebagian petani baru memasuki musim tanam akhir tahun.
Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengatakan alokasi pupuk subsidi yang diterima Bantul telah disesuaikan dengan kebutuhan lahan pertanian yang diajukan. Tahun ini, Bantul memperoleh alokasi 9.320 ton pupuk Urea dan 8.902 ton pupuk NPK.
"Serapannya masih kurang, baru sekitar 70 persen, lebih kurang," kata Joko, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Joko, rendahnya serapan hingga September bukan berarti kebutuhan pupuk petani rendah sepanjang tahun. Sebagian lahan pertanian baru akan memasuki musim tanam pada akhir tahun sehingga penebusan pupuk diperkirakan ikut meningkat.
Serapan Diprediksi Naik Oktober-Desember
Joko memperkirakan periode Oktober hingga Desember 2026 menjadi masa meningkatnya penyerapan pupuk subsidi. Pada periode tersebut, luasan lahan pertanian yang memasuki musim tanam diperkirakan lebih besar.
Kondisi itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan pupuk yang harus ditebus petani. Terlebih, alokasi pupuk subsidi Bantul tahun ini cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Distribusi pupuk subsidi telah dibagi untuk 17 kapanewon. Besaran alokasi ditentukan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan luasan lahan pertanian yang diajukan.
"Yang dapat kuota terbanyak tahun ini ada di Imogiri dengan alokasi 954 ton Urea dan 1.024 ton NPK. Kemudian di Dlingo itu dapat 822 ton Urea dan 1.057 ton NPK," ujarnya.
Apabila dalam pelaksanaannya alokasi pupuk subsidi dinilai belum mencukupi kebutuhan petani, Pemkab Bantul masih dapat mengusulkan tambahan kuota kepada Pemda DIY maupun pemerintah pusat.
Penebusan Melalui 46 Kios
Saat ini penebusan pupuk subsidi di Bantul dilakukan melalui 46 kios yang telah ditunjuk. Kios-kios tersebut tercatat dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Petani tidak dapat menebus pupuk subsidi di sembarang kios. Penebusan dilakukan sesuai mekanisme dan alokasi yang tercatat dalam sistem.
"Untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Urea dijual Rp90.000 per karung atau Rp1.800 per kilogram dan pupuk NPK Rp92.000 per karung atau Rp1.840 per kilogram," jelasnya.
Petani Dlingo Cenderung Tebus Akhir Tahun
Pola penebusan pupuk subsidi juga dipengaruhi kondisi lahan pertanian. Ketua Kelompok Tani Sido Dadi 2 di Kebosungu 2, Kapanewon Dlingo, Nono Basuki mengatakan penebusan pupuk di tingkat petani umumnya dilakukan secara mandiri.
Kelompok tani tidak mengoordinasikan proses pembelian karena setiap petani mengambil pupuk sesuai alokasi yang tercatat atas namanya.
Di wilayahnya, sebagian petani justru cenderung menebus pupuk menjelang akhir tahun. Hal itu berkaitan dengan kondisi lahan yang merupakan lahan tadah hujan.
Petani biasanya mulai membutuhkan pupuk ketika memasuki musim penghujan atau musim tanam akhir tahun.
"Karena kalau musim kemarau seperti sekarang biasanya pada berhenti nanam," katanya.
Pada musim penghujan, komoditas yang banyak dibudidayakan petani di wilayah tersebut antara lain jagung dan kedelai. Karena itu, serapan pupuk pada akhir tahun biasanya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
Ada Petani Belum Tebus Pupuk
Nono mengakui masih ada petani yang tidak menebus pupuk subsidi meski namanya telah tercantum dalam RDKK. Salah satu penyebabnya adalah petani tidak mengetahui besaran alokasi pupuk yang diterima atau belum memiliki Kartu Tani.
"Ada juga yang tidak tebus karena tidak tahu kalau ada jatah pupuk. Tidak semua anggota juga punya Kartu Tani," ujarnya.
Kelompok Tani Sido Dadi 2 saat ini memiliki sekitar 83 nama anggota yang tercatat. Namun, jumlah petani yang secara riil menggarap lahan di wilayah tersebut disebut lebih dari 100 orang.
Menurut Nono, pupuk subsidi tetap sangat membantu petani karena harganya lebih terjangkau. Besaran pupuk yang diterima masing-masing petani juga berbeda karena dihitung berdasarkan luasan lahan yang dilaporkan dalam RDKK.
"Ada yang di bawah 50 kg, ada yang 10 kg, ada juga yang cuma dapat 5 kilogram. Tergantung luas lahannya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
