Harianjogja.com, JAKARTA— Industri furnitur dan kerajinan Indonesia membidik nilai ekspor hingga US$6 miliar pada 2031. Namun, target tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pembiayaan, terutama modal kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan dari pasar global.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan dukungan pembiayaan menjadi faktor penting bagi pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Menurut dia, kemampuan memperoleh modal akan menentukan apakah perusahaan dapat menerima pesanan ekspor dalam skala lebih besar. Saat ini, nilai ekspor furnitur dan kerajinan masih berada di kisaran US$3 miliar.
Artinya, industri perlu menggandakan nilai ekspor dalam beberapa tahun ke depan agar target US$6 miliar pada 2031 dapat dicapai.
“Dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sangat penting untuk mengejar target ekspor furnitur dan kerajinan sekitar US$6 miliar pada 2031,” ujar Sobur kepada Bisnis, dikutip Minggu (20/9/2026).
Modal Dibutuhkan Sebelum Buyer Membayar
Sobur menjelaskan peningkatan ekspor tidak cukup hanya dengan mencari pasar baru. Pelaku industri juga harus memiliki modal untuk membiayai berbagai kebutuhan sebelum pembayaran dari buyer diterima.
Kebutuhan tersebut meliputi pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, pemenuhan sertifikasi, pengembangan desain, hingga proses produksi.
Kondisi ini menjadi tantangan terutama bagi perusahaan skala menengah serta industri kecil dan menengah (IKM). Siklus produksi furnitur yang relatif panjang membuat perusahaan harus menyiapkan modal sejak awal hingga barang dikirim kepada buyer.
Sobur menerangkan, perusahaan mengeluarkan modal mulai dari pembelian bahan baku sampai produk dikirim. Sementara pembayaran dari pembeli baru diterima setelah proses produksi dan dokumen ekspor selesai.
“Karena itu, pembiayaan murah dan cepat akan langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan menerima pesanan yang lebih besar," tuturnya.
HIMKI Dorong Pembiayaan Berbasis PO
Menurut Sobur, persoalan pembiayaan bukan semata-mata soal besaran bunga kredit. Sistem pembiayaan perbankan yang banyak bertumpu pada agunan berupa aset tetap dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik eksportir furnitur.
Padahal, perusahaan ekspor memiliki kekuatan lain yang dapat menjadi dasar pembiayaan. Di antaranya kontrak, purchase order (PO), piutang ekspor, pengalaman memenuhi pesanan, serta hubungan jangka panjang dengan buyer.
Karena itu, Himki mendorong LPEI mengembangkan pembiayaan berbasis PO, kontrak, dan tagihan ekspor. Skema tersebut dapat dilengkapi dengan penjaminan serta asuransi ekspor untuk mengurangi risiko pembiayaan.
Sobur menilai fasilitas pembiayaan sekitar Rp2 triliun yang sebelumnya disiapkan pemerintah dapat menjadi langkah awal. Namun, menurutnya, nilai tersebut perlu diperluas secara bertahap dengan mempertimbangkan realisasi ekspor dan kualitas debitur.
IKM Diminta Masuk Skema Pembiayaan
Akses pembiayaan, menurut Sobur, juga tidak seharusnya hanya diberikan kepada eksportir besar. IKM yang menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan eksportir perlu memperoleh akses melalui skema agregator.
Dengan skema tersebut, pembiayaan dapat mengalir kepada pemasok bahan maupun produsen IKM yang ikut memenuhi pesanan ekspor.
"Jadi, fasislitas tidak berhenti papda perusahaan eksportir, tetapi mengalir ke seluruh rantai pasoknya," tegas Sobur.
Selain bunga yang terjangkau, Sobur mengatakan skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik industri furnitur. Hal itu mencakup tenor sesuai siklus produksi, masa tenggang untuk investasi mesin, persyaratan agunan yang lebih adaptif, serta proses persetujuan yang cepat.
“Bunga rendah tetapi sulit diakses tidak akan efektif. Sebaliknya, skema yang tepat sasaran, cepat, dan terhubung dengan penjaminan serta asuransi ekspor akan memberikan dampak yang jauh lebih besar,” katanya.
Bukan Hanya Masalah Pembiayaan
Sobur menegaskan pembiayaan merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan ekspor furnitur. Namun, persoalan tersebut bukan satu-satunya tantangan yang harus diselesaikan industri.
Industri furnitur dan kerajinan masih menghadapi sejumlah kendala lain. Tantangan tersebut mencakup biaya logistik, kepastian bahan baku legal dan berkelanjutan, produktivitas, ketersediaan tenaga kerja terampil, sertifikasi, desain, promosi, hingga tekanan geopolitik dan proteksionisme perdagangan.
“Kalau pembiayaan tersedia tetapi pasar tidak berkembang, kredit dapat berubah menjadi beban. Sebaliknya, apabila pesanan tersedia tetapi modal kerja tidak ada, Indonesia akan kehilangan kesempatan,” katanya.
LPEI Diminta Perkuat Pembiayaan Industri
Dukungan terhadap pembiayaan ekspor juga sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), saat masih dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Pada awal pekan lalu, Purbaya mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor industri yang menghadapi tekanan akibat persaingan global.
Sejumlah sektor dinilai perlu mendapat perhatian agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Sektor tersebut antara lain tekstil, sepatu, baja, hingga furnitur.
Dengan nilai ekspor furnitur dan kerajinan yang saat ini masih sekitar US$3 miliar, kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu bagian dari persiapan industri untuk mengejar target US$6 miliar pada 2031.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
