4 hours ago
3
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) didampingi Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo (kedua kiri) berbincang dengan penjual ikan bandeng pada Festival Bandeng Rawa Belong 2026 di Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Momen menjelang Lebaran identik dengan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja. Namun, sejumlah pihak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) juga kerap meminta pungutan liar (pungli) berkedoknTHR kepada para pengusaha.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, saat ini suasana di Jakarta sudah relatif kondusif. Karena itu, ia meyakini aksi pungli berkedok meminta THR kepada para pengusaha tidak akan terjadi.
"Bagi pengusaha kalau boleh saya sarankan, karena Jakarta ini, terutama kita menjaga kehidupan yang sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan sekali lagi, tidak ada pemaksaan dari ormas atau siapapun untuk minta THR," kata dia di RSKD Duren Sawit, Selasa (10/3/2026).
Sebelumnya, beredar sebuah foto sejumlah surat permintaan THR dari berbagai ormas dan sejumlah pihak lainnya kepada pengusaha di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi di wilayah Kalideres, Jakarta Barat.
Dalam foto itu, terdapat beberapa nama ormas besar di kalangan masyarakat tertulis di kop surat. Tak hanya itu, terdapat juga kwitansi sebagai bentuk permintaan THR Idulfitri 1447 H.
Adapun besaran THR yang diminta bervariasi. Ada pihak yang meminta THR Rp 200 ribu, tapi ada pula yang meminta THR hingga Rp 500 ribu.
Republika juga pernah menanyakan langsung praktik pungli berkedok THR kepada sejumlah pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha itu mengaku bahwa hampir selalu didatangi ormas meminta THR setiap menjelang Lebaran.
