2 hours ago
3
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto pada Senin (10/11/2025). Pemberian gelar itu memancing pro kontra, lantaran banyak pihak yang merasa Soeharto tidak layak dijadikan pahlawan nasional.
Politisi PDIP Guntur Romli menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar tersebut. Guntur mengaku bukan hanya ia pribadi, tapi partai tempatnya bernaung juga disebut tidak sependapat dengan pemerintah soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
"PDI Perjuangan menerima gelar pahlawan bagi Gus Dur, Marsinah, dll, kecuali kepada Soeharto. Kami menolak gelar pahlawan pada Soeharto," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Selasa (11/11/2025).
Ia menyebutkan, Soeharto merupakan Presiden yang digulingkan oleh rakyat pada 1998 karena berbagai kasus. Namun, pemerintah justru memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
"Bagi kami pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi '98. Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia, tiba-tiba disebut pahlawan?" kata Guntur.
