2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai rencana ratifikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi memperdalam ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil. Perjanjian tersebut dikhawatirkan menciptakan fossil fuel lock-in atau penguncian kebijakan energi pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi di tengah kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.
“Yang pertama soal fossil fuel lock-in. Kita akan terus bergantung pada migas, apalagi dalam kondisi konflik Timur Tengah seperti sekarang. Seharusnya ini menjadi titik untuk berpikir ulang apakah kita terus melakukan importasi, sehingga perekonomian Indonesia terus bergantung pada BBM,” kata Bhima dalam diskusi daring "Menakar Dampak Perjanjian Dagang RI-AS: Memperlebar Peluang atau Mempersempit Kedaulatan Sumber Daya Alam, Pangan & Transisi Energi", Kamis (5/3/2026).
Ia menilai situasi geopolitik global seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), bukan justru memperkuatnya. Menurut Bhima, Indonesia saat ini telah menjadi negara net importer minyak dengan cadangan BBM yang relatif terbatas.
Ia menyebutkan ketahanan stok energi nasional hanya sekitar 20 hari, sehingga setiap gangguan pasokan global berpotensi langsung memicu gejolak domestik. Di sejumlah daerah bahkan mulai muncul tanda-tanda tekanan pasokan.
Bhima mencontohkan antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Aceh yang mulai terjadi menjelang Ramadhan dan periode mudik Lebaran. Fenomena tersebut menunjukkan kerentanan sistem energi nasional yang masih sangat bergantung pada impor BBM.
Di tengah kondisi itu, pemerintah justru mempertimbangkan peningkatan impor energi melalui skema ART. Bhima menyebut nilai impor minyak dan gas yang direncanakan dapat mencapai sekitar Rp 253 triliun, termasuk minyak mentah dan liquefied petroleum gas (LPG).
Ia menilai kebijakan tersebut bukan hanya meningkatkan ketergantungan energi, tetapi juga berpotensi menambah beban biaya. Jika Indonesia mengimpor minyak dari Amerika Serikat, harga yang sampai ke dalam negeri diperkirakan lebih mahal dibandingkan impor dari Singapura.
“Kalau sama-sama impor minyak, sampai ke Indonesia selisihnya bisa dua sampai enam dolar AS per barel dibanding kita impor dari Singapura,” ujar Bhima.
Selisih harga itu, menurut dia, berasal dari tambahan biaya logistik, asuransi, dan berbagai komponen pengiriman lainnya. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh PT Pertamina sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap distribusi BBM nasional.
Bhima memperkirakan selisih biaya tersebut dapat mencapai sekitar Rp 11 triliun per tahun bagi Pertamina. Beban tambahan ini pada akhirnya berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara.
“Perjanjian ini bisa memicu kerugian dari sisi ongkos subsidi dan kompensasi BBM yang jauh lebih mahal,” katanya.
Selain memperkuat ketergantungan terhadap energi fosil, Bhima juga mengingatkan adanya narasi kebijakan yang berpotensi mengalihkan arah transisi energi. Ia menilai muncul dorongan agar Indonesia meningkatkan campuran biodiesel sebagai solusi krisis energi, alih-alih mempercepat elektrifikasi transportasi dan pembangkit listrik.
Menurut Bhima, strategi tersebut berisiko memicu dampak lingkungan baru. Ekspansi perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dapat mempercepat deforestasi dan konflik penggunaan lahan.
Ia menyinggung kasus pencabutan izin perusahaan sawit setelah bencana lingkungan di Sumatra sebagai contoh bagaimana ekspansi komoditas tersebut dapat menimbulkan masalah ekologis. Jika kebijakan biodiesel terus diperluas, tekanan terhadap hutan diperkirakan semakin meningkat.
“Bukannya kita melakukan tobat ekologis, tetapi dengan ART ini malah terjadi double hit. Impor migas tetap jalan, sementara blending biodiesel dan bioetanol juga didorong,” ujarnya.
Bhima juga menyoroti potensi ekspansi proyek bioetanol yang dapat memicu pembukaan lahan baru, terutama di wilayah Merauke. Dalam skema kerja sama perdagangan tersebut, Amerika Serikat mendorong Indonesia mengimpor bioetanol berbasis jagung sekaligus meningkatkan bauran bioetanol domestik hingga 10 persen pada 2030.
