Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tercatat menerima 1.372 laporan masyarakat sepanjang tahun 2025. Hal itu terdiri atas 604 laporan yang masuk ke kantor pusat dan 768 laporan yang diterima via kantor wilayah.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, jumlah laporan tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan laporan masyarakat yang diterima pemerintah melalui Direktorat Jenderal HAM yang ketika itu masih bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, keberadaan Kementerian HAM samakin dirasakan masyarakat.
"Kalau dulu cuma 70 pengaduan yang masuk, waktu masih dulu, sekarang sudah 1.300-an," kata Pigai dalam pidatonya saat acara kaleidoskop kinerja Kementerian HAM 2025 di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2025).
Daerah dengan laporan terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 129 laporan, disusul Jawa Barat sebanyak 75 laporan serta Jawa Tengah dan Kalimantan Timur dengan total masing-masing 38 laporan. Sementara kantor wilayah Kementerian HAM dengan jumlah laporan tertinggi, antara lain Sumatera Utara (153 laporan), Jawa Timur (75), Nusa Tenggara Timur (61), dan Sumatera Barat (30).
"Dulu di bawah 100, sekarang sudah 1.300-an pengaduan, artinya kepercayaan kepada pemerintah makin meningkat, khususnya kepercayaan kepada Kementerian HAM makin meningkat," ucap Pigai.

1 month ago
19















































