Foto ilustrasi dibuat dengan artificial intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantoro angkat bicara mengenai isu pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang disebut-sebut menelan anggaran hingga Rp1,8 triliun. Ferry mengaku tidak mengetahui secara rinci kabar tersebut karena pengadaannya bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.
Pernyataan itu disampaikan Ferry saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (15/7/2026), menyusul pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nurul Anam, terkait kebenaran isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk Kopdes Merah Putih.
"Soal kipas angin, saya tidak tahu. Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis," kata Ferry dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026).
DPR Pertanyakan Anggaran Rp1,8 Triliun
Dalam rapat tersebut, Mufti Aimah Nurul Anam meminta penjelasan langsung kepada Menteri Koperasi mengenai isu anggaran triliunan rupiah yang disebut akan digunakan untuk pengadaan kipas angin bagi Kopdes Merah Putih.
Menurut Mufti, informasi mengenai pengadaan tersebut belum memperoleh kejelasan. Bahkan, kata dia, sejumlah pihak terkait juga belum memberikan jawaban mengenai kabar tersebut.
"Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun betul tidak Pak?" ujarnya.
Ia juga membandingkan harga produk kipas angin yang tersedia di berbagai marketplace dengan tujuan agar penggunaan anggaran pemerintah dapat dilakukan secara lebih efisien.
Selain itu, Mufti mengusulkan agar Kementerian Koperasi menyediakan dasbor yang memuat rincian pengadaan barang untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Kemenkop Sebut Sudah Miliki Simkopdes
Menanggapi usulan tersebut, Ferry menjelaskan Kementerian Koperasi telah memiliki Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Sistem itu, menurutnya, menampilkan berbagai informasi mengenai barang-barang subsidi yang berkaitan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pembahasan dalam rapat kerja itu tidak hanya menyinggung isu pengadaan kipas angin. Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi juga membahas realisasi anggaran Kementerian Koperasi tahun 2025 serta perkembangan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program tersebut turut dikaitkan dengan dukungan terhadap penyaluran LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi kepada masyarakat melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
