Bupati Magelang diwakili Kepala Disdukcapil dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang saat menjadi narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan. Ist/pemkabmagelang
Harianjogja.com, KOTA MUNGKID—Pemerintah Kabupaten Magelang terus memperkuat pengelolaan administrasi kependudukan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang digelar di Ruang Bina Karya, Setda Kabupaten Magelang, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Magelang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang, Raden Anta Murpuji Antaka, yang mewakili Bupati Magelang, menegaskan bahwa data kependudukan memiliki peran krusial dalam menentukan arah kebijakan publik.
“Data kependudukan harus menjadi dasar pengambilan kebijakan. Dengan data yang valid, pemerintah bisa merancang program yang tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Harianjogja.com.
“Satu Data Adminduk” Jadi Andalan
Melalui program Satu Data Adminduk Kabupaten Magelang, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh kebijakan, khususnya pengentasan kemiskinan, berbasis pada data yang valid.
Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat serta mengurangi beban kelompok rentan, terutama warga dalam kategori Desil 1 dan Desil 2.
Selain itu, langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah “Anyar Gress” yang menitikberatkan pada inovasi, kolaborasi, dan tata kelola berbasis data.
Tak hanya fokus pada data, Pemkab Magelang juga mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui inovasi Pelayanan Adminduk 1 Jam. Program ini ditujukan untuk memberikan kemudahan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Dengan semangat Anyar Gress, seluruh jajaran harus menjalankan Rencana Aksi Daerah secara konsisten agar data kependudukan benar-benar menjadi instrumen efektif untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
DPRD Dorong Pelayanan Lebih Dekat ke Warga
Dukungan juga datang dari DPRD Kabupaten Magelang. Wakil Ketua DPRD, Suharno, menekankan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah diakses hingga tingkat desa.
“Pelayanan harus mendekat kepada masyarakat. Dengan sistem yang sudah dibangun sekarang, diharapkan bisa mengurangi keluhan masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Sholeh, menegaskan bahwa layanan adminduk merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus cepat dan efisien.
“Kalau pelayanan bisa selesai 10 menit, jangan dibuat 30 menit. Bahkan kalau bisa lima menit selesai, itu yang harus dilakukan,” katanya.
Pemkab Magelang juga terus memperluas layanan hingga ke tingkat desa dengan melibatkan operator desa yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Langkah ini dinilai efektif untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan akurasi data di lapangan.
Sholeh pun mengapresiasi upaya tersebut sebagai bentuk inovasi nyata dalam pelayanan publik.
Menuju Tata Kelola Berbasis Data
Melalui kegiatan bimtek ini, seluruh peserta diharapkan mampu meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data kependudukan serta memperkuat sinergi lintas sektor.
Dengan data yang semakin akurat dan pelayanan yang semakin cepat, Pemkab Magelang optimistis mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
