Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari (tengah) dalam konferensi pers terkait capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) MBG dan persiapan Idul Adha di Jakarta pada Rabu (13/5/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menangguhkan sebanyak 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 12 Mei 2026. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan serta memastikan standar program tetap terjaga.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan penghentian sementara tersebut dilakukan karena sejumlah SPPG belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
"Berdasarkan data per 12 Mei 2026 terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengoperasikan call center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Pengawasan Diperketat, Ribuan Aduan Masuk
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas program MBG. Inspeksi dilakukan secara berkala untuk memastikan distribusi makanan berjalan sesuai aturan.
Sepanjang 2026, tercatat sebanyak 3.615 aduan telah masuk melalui call center SAGI 127. Aduan tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan program yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi serta memastikan program benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dampak Positif Mulai Terlihat
Di tengah evaluasi yang dilakukan, pemerintah juga mencatat sejumlah dampak positif dari program MBG. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan partisipasi siswa dalam mengonsumsi makanan bergizi.
"MBG bukan sekedar program makan siang, melainkan memiliki dampak nyata. Pada Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan laporan hasil survei monitoring dan evaluasi Program MBG, mulai dari persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025," paparnya.
Selain itu, kualitas menu dan cita rasa juga terus mengalami perbaikan. Sebanyak 85,6 persen pemasok MBG bahkan mencatat peningkatan penjualan selama periode Januari hingga Oktober 2025.
Mayoritas Masyarakat Dukung Program MBG
Program MBG juga mendapatkan respons positif dari masyarakat. Mayoritas rumah tangga penerima manfaat menyatakan setuju dengan keberlanjutan program ini.
"Seperti meningkatkan kemudahan memperoleh makanan bergizi, naik dari 81,4 persen menjadi 84,1 persen, juga memperbaiki perilaku makan bergizi, dari 80,3 persen menjadi 84,1 persen. Selain itu, meringankan beban waktu menyiapkan makan siang, dari 75,4 persen menjadi 78,3 persen," paparnya.
Tak hanya itu, program ini juga dinilai mampu membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sehari-hari.
"Kemudian, MBG juga meringankan pengeluaran sehari-hari, dari 73,6 persen menjadi 75,9 persen."
Komitmen Perbaikan Berkelanjutan
Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis semakin optimal ke depan. Penangguhan ribuan SPPG ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem pengaduan yang terbuka, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
