West Ganal, blok migas di Kalimantan Timur. - JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mulai mengkaji langkah antisipatif merespons eskalasi konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS), terutama untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ancaman gangguan pasokan global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memukul rantai pasok energi dunia, khususnya minyak mentah yang selama ini banyak dipasok negara-negara di kawasan tersebut.
Menurutnya, gangguan suplai sulit dihindari karena pusaran konflik berada di wilayah strategis seperti Selat Hormuz hingga Laut Merah.
“Kita lihat seberapa jauh pertempuran ini akan terus berlanjut,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Opsi Impor dari AS hingga Rusia
Untuk memitigasi risiko pasokan dalam negeri, pemerintah membuka sejumlah opsi pengadaan minyak dari luar Timur Tengah. Salah satunya dari Amerika Serikat, mengingat Indonesia melalui PT Pertamina (Persero) telah menjalin kerja sama dengan perusahaan energi asal AS seperti Chevron dan ExxonMobil.
Selain itu, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan impor minyak dari Rusia.
“Kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa diimpor,” kata Airlangga.
Harga Minyak Naik, BBM Berpotensi Terdampak
Ketegangan geopolitik ini langsung tercermin pada lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga 13% dan menembus level US$82 per barel pada awal perdagangan Senin (2/3/2026).
Airlangga menilai gejolak harga kali ini masih berpotensi diredam oleh peningkatan produksi dari negara produsen lain, termasuk AS dan anggota OPEC.
“Otomatis [harga BBM] akan naik, sama seperti saat perang Ukraina. Tetapi kali ini suplai dari Amerika Serikat juga akan meningkat, dan OPEC juga akan meningkatkan kapasitasnya,” jelasnya.
Ia menekankan, dampak terhadap ekonomi nasional sangat bergantung pada durasi konflik. Jika eskalasi segera mereda, tekanan terhadap perekonomian diyakini relatif terbatas.
Pertamina Perketat Mitigasi Pasokan
Di sisi lain, Pertamina memastikan terus memantau dinamika global dan melakukan mitigasi pasokan minyak mentah hingga LPG.
Terdapat tiga unit bisnis strategis yang bersinggungan langsung dengan kawasan Timur Tengah, yakni PT Pertamina International Shipping (PIS) Non-Captive untuk aktivitas pengangkutan energi global, Pertamina Internasional EP (PIEP) yang beroperasi di Basra, Irak, serta Pertamina Patra Niaga dalam pengadaan minyak mentah dan produk energi.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina memiliki portofolio pasokan yang terdiversifikasi, baik dari dalam negeri maupun berbagai negara mitra.
“Sebagai garda terdepan energi nasional, Pertamina memperketat pengawasan dan mengupayakan ketahanan pasokan crude, BBM, dan LPG tetap aman untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Baron.
Selain diversifikasi sumber, optimalisasi kilang domestik juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan produksi dan distribusi.
Antisipasi Tekanan Fiskal dan Subsidi
Praktisi migas Hadi Ismoyo mengingatkan pemerintah segera memitigasi dampak lonjakan harga minyak terhadap beban subsidi dan kompensasi BBM.
Menurut mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu, pemerintah menghadapi pilihan sulit: menaikkan pagu subsidi dalam APBN atau menyesuaikan harga BBM di tengah tekanan ekonomi.
“Prediksi saya harga minyak akan naik signifikan karena ketidakpastian pasokan dari negara-negara Teluk,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, Hadi mendorong percepatan konversi BBM ke gas mengingat cadangan gas Indonesia lebih besar, lebih efisien, dan lebih rendah emisi karbon.
Ancaman ke APBN 2026
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, memproyeksikan harga minyak bisa menembus US$100 per barel bila konflik berkepanjangan.
Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026, setiap kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.
Sebelum konflik, subsidi energi dan kompensasi listrik sudah diproyeksikan mencapai Rp381 triliun, dengan asumsi harga minyak US$70 per barel.
“Jika harga benar-benar menyentuh US$100, beban subsidi bisa melonjak drastis dan mengancam stabilitas pasokan LPG 3 kg,” kata Fabby.
Tekanan juga datang dari nilai tukar rupiah. Pelemahan Rp1.000 terhadap dolar AS saja dapat meningkatkan biaya impor hingga ratusan miliar rupiah.
Fundamental Ekonomi Dinilai Masih Kuat
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memastikan pemerintah tetap menjaga defisit anggaran sesuai amanat Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yakni di bawah 3% PDB.
Ia menyebut sejumlah indikator ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan. PMI Manufaktur Indonesia pada Februari 2026 tercatat 53,8—level tertinggi dalam hampir dua tahun—dan neraca perdagangan kembali surplus US$0,95 miliar, memperpanjang tren surplus 69 bulan beruntun.
“APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB,” ujar Febrio.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus memantau dinamika geopolitik global sembari menjaga stabilitas ekonomi melalui stimulus, perbaikan iklim investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
