Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cimahi, Jawa Barat. ANTARA - Lintang Budiyanti Prameswari.
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menegaskan tidak ingin lagi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk mencegah hal itu, Pemda kini menerapkan sistem berbasis empat pilar utama yang menekankan keamanan pangan, pengawasan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan tenaga kerja.
Sekda DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan empat pilar tersebut menjadi landasan utama pelaksanaan program MBG agar tidak hanya aman, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Dalam jaminan keamanan dan higienitas, kami menerapkan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) yang ketat di seluruh proses penyediaan makanan. Kalau bicara soal pencegahan KLB, itu artinya menyangkut kualitas bahan baku, pemrosesan, kemasan, hingga mobilisasi makanan,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (7/11/2025).
Ia menambahkan, dari sisi pengawasan berkelanjutan, Pemda DIY bersama Satgas MBG di kabupaten/kota rutin melakukan pemantauan terstruktur setiap pekan. Kegiatan ini mencakup evaluasi kualitas makanan, kapasitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi perhatian. Kami tidak bermaksud intervensi, tapi kami perlu memastikan asal komoditas bahan baku dan proses distribusinya. Dengan begitu, kami bisa memberikan masukan terkait sumber bahan yang terjamin kualitasnya,” paparnya.
Program MBG di DIY, lanjut Made, juga dikolaborasikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih untuk mengoptimalkan produk lokal dan memperkuat rantai pasok desa. “Selain menjamin kualitas produk, langkah ini sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.
Sementara itu, pilar terakhir yakni perlindungan tenaga kerja dan pelibatan sekolah juga menjadi bagian penting. Sekolah, menurut Made, dapat dilibatkan dalam proses distribusi makanan kepada siswa, sementara tenaga kerja yang terlibat wajib mendapatkan perlindungan yang layak.
“Upaya perlindungan tenaga kerja mencakup kepatuhan terhadap norma kerja, upah layak, waktu kerja dan istirahat, serta jaminan sosial bagi semua yang terlibat,” tegasnya.
Made menilai, MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi juga gerakan bersama lintas sektor untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Program MBG melibatkan seluruh komponen, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Mari kita buktikan, pelaksanaan MBG di DIY bisa berjalan aman dan tidak lagi ada kasus keracunan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
