2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Indonesia dinilai perlu mengutamakan jalur Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Langkah tersebut dianggap lebih tepat dibanding menjadikan forum baru yang digagas Presiden Amerika Serikat sebagai saluran utama diplomasi.
Pandangan itu disampaikan Ekonom Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2026). Ia menegaskan, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi Global South, Indonesia memiliki legitimasi moral dan historis untuk memimpin konsolidasi dunia Islam melalui OKI.
“Saya menegaskan bahwa jalur utama diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina seharusnya dilakukan melalui Organisasi Kerja Sama Islam, bukan melalui forum non-multilateral yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat,” ujar Farouk.
Menurut dia, OKI merupakan satu-satunya forum multilateral dunia Islam yang memiliki legitimasi internasional dan secara eksplisit menjadikan Palestina sebagai isu utama sejak awal berdiri. Karena itu, Indonesia didorong untuk menginisiasi diplomasi yang aktif dan lebih ofensif melalui OKI dengan menggalang negara-negara kunci seperti Iran, Turki, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, dan Mesir.
Langkah tersebut, lanjut Farouk, diperlukan untuk menekan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa agar menghentikan pendudukan Israel serta mendorong kemerdekaan Palestina secara nyata dan terukur.
Di sisi lain, ia menilai forum yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, belum dapat disebut sebagai institusi multilateral yang matang. Menurutnya, forum tersebut tidak lahir dari mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak memiliki mandat internasional yang jelas, serta bergantung pada figur personal penggagasnya.
Farouk juga menyoroti bahwa sejumlah sekutu utama Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis tidak bergabung, yang dinilainya menunjukkan lemahnya legitimasi dan kredibilitas forum tersebut di tingkat global.
Ia menambahkan, piagam pendirian forum itu tidak secara eksplisit menyebut Palestina atau Gaza, tidak memiliki peta jalan kemerdekaan Palestina, serta tidak menyediakan mekanisme akuntabilitas maupun status pengamat yang jelas.
Selain aspek institusional, Farouk menyinggung persoalan kredibilitas penggagasnya yang dinilai tengah menghadapi tekanan politik domestik di Amerika Serikat.
“Dalam kondisi seperti ini, inisiatif geopolitik tersebut sulit dilepaskan dari kepentingan politik personal dan manuver pencitraan global, bukan dari desain arsitektur perdamaian yang sungguh-sungguh matang,” kata dia.
Farouk juga mengkritik rencana iuran sekitar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 15–16 triliun untuk menjadi anggota permanen forum tersebut. Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, perluasan akses pendidikan berkualitas, perbaikan layanan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan dan sosial nasional.
“Menjadi tidak masuk akal jika dana publik justru dihabiskan untuk forum internasional yang tidak memiliki legitimasi, tidak jelas hasilnya, dan tidak menjamin kemajuan bagi Palestina,” ujar Farouk.
Meski demikian, ia menyatakan apabila Presiden Prabowo Subianto tetap memutuskan untuk bergabung, maka keanggotaan Indonesia sebaiknya bersifat sementara, terbatas, dan bersyarat.
“Keanggotaan sementara penting sebagai bentuk mitigasi risiko dan perlindungan legitimasi politik luar negeri Indonesia,” kata Farouk.
Ia menegaskan, jika Indonesia berada di dalam forum tersebut, maka Indonesia harus bersikap vokal, kritis, dan tegas secara diplomatik, bukan sekadar hadir secara simbolik. Indonesia, ujarnya, wajib secara terbuka menuntut pengakuan eksplisit terhadap kemerdekaan Palestina.
Farouk menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan forum personal Presiden Amerika Serikat untuk membela Palestina.
Menurut dia, OKI merupakan jalur utama yang bermartabat dalam perjuangan diplomasi, sementara forum alternatif tersebut, jika tetap diikuti, hanya layak ditempatkan sebagai jalur sekunder yang ditempuh secara hati-hati dan bersyarat.
