Foto ilustrasi rapat ASN, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan tidak semua aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi komponen cadangan (komcad). Menurutnya, terdapat persyaratan dalam undang-undang serta kuota dari Kementerian Pertahanan yang harus dipenuhi.
Dalam keterangannya di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2), Rini menjelaskan bahwa peluang ASN menjadi komcad tidak berlaku otomatis bagi seluruh pegawai pemerintah.
“Tidak semua pegawai ASN itu bisa menjadi komcad. Ada persyaratan-persyaratan di dalam undang-undang, bahkan dari Kementerian Pertahanan pun ada kuota-kuotanya. Jadi, tidak semuanya. Ada persyaratannya,” ujar Rini.
Ia menambahkan, meskipun bersifat sukarela, ASN yang berminat tetap wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Tanpa memenuhi syarat administratif maupun ketentuan lain, keikutsertaan sebagai komcad tidak dapat diproses.
“Untuk sukarela, kalau dia enggak memenuhi syarat juga enggak bisa, gitu,” katanya.
Selain itu, Rini menyebut ASN yang memenuhi syarat akan mengikuti pelatihan selama kurang lebih 30–45 hari sebagai bagian dari pembentukan komcad.
Terkait kebijakan tersebut, Rini mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB telah lebih dahulu mengimbau partisipasi ASN melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komcad dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.
Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo saat menjabat Menteri PANRB.
“Memang sudah ada SE Menteri PANRB di tahun 2021 ya. Nomor berapa itu saya lupa. Saya ingat menteri waktu itu almarhum Pak Tjahjo Kumolo. Jadi, komcad itu adalah bagian dari keikutsertaan untuk kaitannya dengan bela negara,” katanya.
Sebelumnya, pada 31 Januari 2026, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan sebanyak 4.000 ASN kementerian/lembaga di Jakarta akan diikutsertakan sebagai komcad.
Menhan menyampaikan para ASN tersebut berusia sekitar 18–35 tahun dan akan mengikuti berbagai pelatihan dasar militer.
Kemudian, pada 10 Februari 2026, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyebut pendidikan dasar bagi 4.000 ASN tersebut kemungkinan dilaksanakan pada April 2026.
Sehari setelahnya, 11 Februari 2026, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD siap memfasilitasi pendidikan dasar militer bagi ribuan ASN yang akan menjadi bagian dari komponen cadangan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
