2 hours ago
3
Oleh : Fahmi Salim, Ketua Umum Fordamai dan Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Pusat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di setiap fase krisis besar Dunia Islam, pertanyaan yang sama selalu relevan: mengapa umat yang memiliki sumber nilai yang sama—Al-Qur’an dan Sunnah—sering terpecah dalam konflik internal, sementara tantangan eksternal terus menguat? Kini pasca Taufanul Aqsa yang berlangsung 2 tahun (2023-2025) seiring dengan pengucilan Israel di Sidang Umum PBB dan momentum berdirinya BOP, membuat Israel ‘reborn’ menunjukkan taringnya yang didukung penuh AS menargetkan Iran, pertanyaan itupun muncul kembali.
Hari ini, ketika agresi Israel terhadap Palestina memasuki babak paling brutal dalam sejarah modern, dan dominasi geopolitik Amerika Serikat tetap menjadi penentu arah kawasan, fragmentasi internal Sunni–Syiah kembali menjadi batu sandungan. Padahal sejarah menunjukkan: hubungan keduanya tidak selalu permusuhan. Ia adalah kisah panjang konflik, rivalitas, tetapi juga kerja sama dan saling pengaruh.
Memahami sejarah ini penting agar Dunia Islam tidak kembali terjebak dalam pola lama—yakni membiarkan perbedaan internal dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal.
Akar Sejarah: Politik Lebih Dahulu dari Teologi
Perpecahan Sunni–Syiah berawal dari persoalan politik pasca wafatnya Nabi Muhammad ﷺ: siapa yang berhak memimpin umat. Konflik politik ini kemudian berkembang menjadi sistem teologi dan hukum yang berbeda secara diamteral.
Namun dalam sejarah klasik, konflik ini tidak selalu bersifat total. Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Seljuk dan Usmaniyah (kubu Sunni), serta Fatimiyah, hingga Safawiyah (kubu Syi’ah) memang mencatat rivalitas tajam. Tetapi pada saat yang sama, interaksi intelektual tetap terjadi. Ulama dari berbagai mazhab hidup berdampingan di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Isfahan.
Bahkan dalam menghadapi Perang Salib, solidaritas umat Islam melampaui batas mazhab. Tokoh seperti Shalahuddin al-Ayyubi—yang Sunni—memerintah wilayah dengan populasi Syiah signifikan tanpa melakukan pembersihan sektarian. Fokusnya jelas: mengusir pasukan Salib dan merebut kembali Al-Quds.
Pelajaran penting dari periode ini: ketika ancaman eksternal nyata, perbedaan internal dapat dikelola.
Era Modern: Kolonialisme dan Politik Pecah Belah
Memasuki abad ke-19 dan ke-20, kolonialisme Barat mengubah lanskap Dunia Islam. Kekhalifahan Utsmani runtuh. Nasionalisme Arab, Persia, dan Turki serta Melayu-Nusantara menggantikan identitas politik Islam universal.
Di sinilah politik “divide and rule” bekerja efektif. Rivalitas Sunni–Syiah bukan lagi sekadar perbedaan fikih atau teologi, tetapi dipolitisasi sebagai alat kontrol geopolitik.
Pembentukan negara Israel pada 1948 menambah dimensi baru. Palestina menjadi simbol ketidakadilan global terhadap umat Islam. Namun respons Dunia Islam tidak pernah benar-benar bersatu.
Kebangkitan Islam Politik: Ikhwan dan Revolusi Iran
Abad ke-20 juga menyaksikan lahirnya gerakan Islam politik modern. Pada 1928, Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gerakan ini menyerukan kebangkitan Islam sebagai sistem sosial-politik yang utuh, bukan sekadar identitas spiritual.
Pemikiran Ikhwan kemudian berkembang melalui tokoh seperti Sayyid Qutb, yang mengkritik keras sekularisme dan hegemoni Barat, dan mengingatkan umat Islam agar tidak terjerumus ke dalam ‘jahiliyah modern’ akibat dualisme Islam dan sekulerisme. Di satu sisi, umat Islam dan elit negaranya mempraktekkan Islam dalam akidah dan ibadah, namun disisi lain mereka mempraktekkan sekulerisme dalam aspek politik, hukum dan pemerintahan. Hangat dalam kemesraan ibadah mahdah, tapi dingin dan abai melihat tirani politik dan sosial ekonomi di sekelilingnya.
Menariknya, gagasan-gagasan ini tidak hanya memengaruhi dunia Sunni. Di Iran, sebelum Revolusi 1979, tokoh-tokoh revolusioner membaca dan menerjemahkan karya-karya Ikhwan. Ali Khamenei diketahui menerjemahkan tulisan Sayyid Qutb ke dalam bahasa Persia. Ini menunjukkan bahwa batas Sunni–Syiah dalam Islam politik modern tidak sepenuhnya kaku.
Revolusi Iran 1979 di bawah Ruhollah Khomeini mengguncang dunia Islam. Untuk pertama kalinya dalam era modern, sebuah rezim pro-Barat digulingkan oleh gerakan berbasis ideologi Islam dan dipimpin oleh para ulama Syiah.
Namun revolusi ini juga memicu kekhawatiran besar di negara-negara monarki Sunni. Iran dianggap bukan hanya ancaman ideologis, tetapi juga ancaman geopolitik.
Intrik Regional: Dari Rivalitas ke Perang Proksi
Sejak 1980-an dan 2000-an, rivalitas Sunni–Syiah memasuki fase baru: perang proksi.
Perang Iran–Irak (1980–1988) menjadi simbol bagaimana konflik internal Muslim dimanfaatkan kekuatan global. Negara-negara Arab Teluk mendukung Irak, sementara Barat bermain di dua kaki demi menjaga keseimbangan kekuatan. Di satu sisi mendukung koalisi Arab yang berdiri di belakang Irak, di sisi lain menjual senjata kepada Iran melalui operasi Contra Iran Gate.
Di Lebanon, dukungan Iran terhadap Hezbollah sejak 1982 memperkuat poros perlawanan terhadap Israel. Di Palestina, Iran juga mendukung Hamas—organisasi Sunni yang lahir dari rahim Ikhwan pada tahun 1987.
Fakta ini memperlihatkan paradoks: secara geopolitik, kerja sama Sunni–Syiah terjadi ketika kepentingannya sama (melawan Israel). Namun secara regional, kecurigaan tetap mendominasi.
Konflik Suriah (2011-2024), Yaman (2011-kini), dan Irak (sejak 2003 penggulingan Saddam Husein) memperdalam jurang sektarian. Narasi identitas sering dipakai untuk membenarkan intervensi politik dan militer.
Islam Politik dan Pengabaian Keadilan Sosial
Di tengah persaingan ini, satu hal sering terlupakan: esensi Islam politik itu sendiri.
Baik Ikhwan maupun Revolusi Iran sama-sama berangkat dari gagasan keadilan sosial, perlawanan terhadap tirani, dan pembelaan terhadap kaum tertindas (mustadh’afin). Namun dalam praktiknya, dinamika kekuasaan membuat nilai-nilai itu sering tereduksi menjadi perebutan pengaruh regional.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
