KPI 2026 resmi ditutup di Sleman dengan Janji Publik dan penguatan kolaborasi daerah untuk membangun pendidikan yang inklusif. /Istimewa.
Harianjogja.com, SLEMAN—Penutupan Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 ditandai dengan pembacaan Janji Publik sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang tangguh, adil, inklusif, dan sejahtera di berbagai wilayah Indonesia.
Janji Publik tersebut dibacakan oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, bersama Dewan Penasihat Lingkar Daerah Belajar (LDB), Najelaa Shihab. Rumusan komitmen itu disusun berdasarkan hasil pembahasan selama konferensi dan dipaparkan oleh Dewan Pembina LDB, Nisa Felicia. Dokumen tersebut akan menjadi acuan sekaligus rencana tindak lanjut yang dapat diimplementasikan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Sebelum penutupan, rangkaian hari kedua KPI 2026 diisi dengan sesi akhir Dialog Berpihak kepada Anak. Forum tersebut menghadirkan pidato utama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
Arifatul Choiri Fauzi mendorong terciptanya komitmen bersama untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak yang aman, inklusif, dan senantiasa menempatkan hak anak sebagai landasan utama.
"Merespons risiko transformasi digital, perlindungan anak menuntut sistem komprehensif dari hulu ke hilir yang mengintegrasikan ketahanan keluarga, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola platform digital yang bertanggung jawab," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kamis (2/7/2026)
Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk mengingatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara yang pemenuhannya menuntut kepemimpinan kolaboratif dan inovasi tata kelola multi-pihak secara vertikal maupun horizontal.
"Melalui sinergi ini, kita harus mampu menyeimbangkan otonomi daerah dengan Standar Pelayanan Minimal [SPM] demi mewujudkan pemerataan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Pada hari terakhir konferensi, pembahasan difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan kesempatan belajar antarwilayah. Peserta juga mendalami tema "Pendidikan di Era Disrupsi Digital: Transformasi Pembelajaran, Teknologi, dan Ekonomi Kreatif Masa Depan" guna memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya memperluas akses belajar, tetapi juga mampu membuka peluang mobilitas sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok anak yang rentan.
Diskusi panel tersebut turut menghadirkan berbagai gagasan dari sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin.
Selain konferensi utama, KPI 2026 juga menghadirkan agenda strategis berupa Rembuk Daerah yang berlangsung pada 1–2 Juli 2026 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Forum ini mempertemukan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 37 provinsi, kabupaten, dan kota untuk memetakan tantangan serta menyusun solusi terhadap persoalan ekosistem pendidikan di daerah.
Pelaksanaan Rembuk Daerah dilatarbelakangi masih terpisahnya penanganan urusan pendidikan di berbagai OPD, seperti Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, hingga Dinas Ketenagakerjaan. Padahal, pembangunan pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar persoalan kesejahteraan anak hingga transisi dari sekolah menuju dunia kerja dapat ditangani secara menyeluruh.
"Penanganan Anak Tidak Sekolah [ATS] tidak bisa lagi berjalan lambat dan terkotak-kotak. Layaknya mitigasi bencana, kami di Sleman sedang membangun Early Warning System untuk ATS. Melalui pengolahan data kerentanan anak secara digital lintas sektor, kami memastikan setiap indikasi putus sekolah dapat dideteksi dengan cepat, ditangani secara terpadu, dan dieksekusi tanpa terjebak ego sektoral," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi.
Dalam pelaksanaannya, Rembuk Daerah menggunakan metode Fishbowl Discussion untuk mendorong pertukaran gagasan secara partisipatif. Sebanyak 16 daerah yang tergabung dalam jejaring Lingkar Daerah Belajar, INOVASI, dan KREASI berada di lingkaran dalam untuk mempresentasikan praktik baik dan inovasi. Sementara itu, 21 daerah lainnya mengikuti diskusi dari lingkaran luar sebagai pengamat yang memberikan tanggapan dan menyerap pembelajaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
