6 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/ 2027 M sebesar Rp 107.340.172,02. Dari total usulan tersebut, skema pembebanan dirancang dengan porsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung jamaah sebesar 40 persen (Rp 42.936.068,81) dan 60 persen sisanya (Rp 64.404.103,21) ditopang oleh dana nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj mengatakan, jika 60 persen BPIH dari nilai manfaat maka keuangan haji akan menghadapi persoalan serius, dan menjadi bom waktu.
"Kalau model skemannya 40 persen (BPIH) dibayar jamaah dan 60 persen (BPIH) dibayar dan dibebankan kepada nilai manfaat (dana haji), saya kira dalam 1 sampai 2 tahun ke depan keuangan haji akan mengalami persoalan serius atau saya sering menyebutnya sebagai bom waktu," kata Mustolih kepada Republika, Jumat (21/8/2026)
Ia menjelaskan, memang dengan kondisi geopolitik dan situasi ekonomi global sampai saat ini masih dalam kondisi yang masih belum stabil. Selain itu konflik di Timur Tengah, dan di belahan Eropa serta persoalan ekonomi global menjadi persoalan yang masih sulit diprediksi. Semua itu berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji.
"Karena itu memang dimungkinkan atau diprediksikan ini akan mengerek atau menjadikan biaya haji juga terdampak," ujarnya.
Ia mengatakan, diperkirakan di tahun-tahun mendatang biaya haji akan naik kalau ekonomi global tidak stabil. Oleh karena itu Komnas Haji mengira, yang disampaikan oleh Kemenhaj sebelumnya memang merespon situasi tersebut, apalagi sekarang Arab Saudi menghapus layanan D di Armuzna. Hal ini tentu akan mendorong kenaikan biaya haji yang ditanggung jamaah.
Mustolih mengatakan, usulan BPIH saat Rp 107,3 juta, sebesar 40 persen ditanggung jamaah haji dan 60 persen dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.
