3 hours ago
1
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati menyambut baik gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) terkait pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sanggabuana.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan upaya strategis memperkuat kinerja dan tata kelola perusahaan daerah agar lebih profesional, efisien, dan berdaya saing.
Namun, Tina menegaskan pembentukan holding BUMD juga perlu menunggu aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menyebut regulasi dari Kemendagri penting sebagai landasan hukum agar pembentukan holding BUMD di daerah memiliki kepastian tata kelola, pengawasan, serta tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan.
Selama ini, kata Tina, sejumlah BUMD di Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, manajemen, hingga kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal.
Melalui skema holding, diharapkan terjadi konsolidasi kekuatan usaha sehingga antarperusahaan dapat saling menopang dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Gagasan ini patut diapresiasi karena untuk memperbaiki struktur dan kinerja BUMD secara menyeluruh.
‘’Dengan holding, pengawasan bisa lebih terintegrasi dan transparan. Tetapi kita juga harus menunggu aturan yang jelas dari Kemendagri agar implementasinya kuat secara hukum,” ujar Tina kepada Republika, Kamis (26/2/2026).
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan rencana pembentukan holding BUMD Sanggabuana merupakan gagasan KDM yang tengah dirasionalisasi pemerintah provinsi dan akan dibahas intensif bersama DPRD Provinsi Jabar.
“Ada 38 BUMD, 29 BUMD di bidang keuangan dan 9 non-keuangan. Siap-siap untuk holding, kita akan bahu-membahu sebagaimana Danantara di pusat dan kita provinsi pertama yang mengikuti jejak pusat. Kalau di Jakarta Danantara, di Jawa Barat Sanggabuana,” ujar Herman di Gedung Sate, Rabu (25/2/26).
