Armada Kopi Roro yang sudah beroperasi dalam memasarkan dan meluaskan produk unggulan bibit kopi khas Menoreh, belum lama ini./Harian Jogja-Khairul Ma\'arif
Harianjogja.com, KULONPROGO— Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo mulai diarahkan tidak hanya melalui bantuan sosial (bansos), tetapi juga dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Di Kapanewon Kokap, upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan potensi usaha di kawasan Waduk Sermo, termasuk Kopi Roro, serta membuka kesempatan kerja melalui program padat karya.
Program padat karya yang saat ini berlangsung di Kokap bersumber dari Dana Keistimewaan DIY. Selain membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, kegiatan tersebut sekaligus membangun sarana yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat.
Panewu Kokap Mudopati Purbohandowo mengatakan potensi yang dimiliki masyarakat menjadi modal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, kekuatan Kokap tidak hanya berasal dari potensi ekonomi, tetapi juga kepedulian sosial dan semangat gotong royong masyarakat.
“Kalau melihat masyarakat di Kapanewon Kokap, luar biasa potensinya, terutama dari sisi sosial dan gotong royong. Kepedulian masyarakat masih sangat kuat. Kami berharap semangat dan program-program seperti ini terus dilanjutkan, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Potensi Lokal Jadi Penggerak Ekonomi
Pengembangan potensi lokal menjadi salah satu pendekatan yang didorong di Kokap untuk menangani persoalan kemiskinan. Potensi usaha di Waduk Sermo dan Kopi Roro menjadi bagian dari upaya tersebut.
Selain pengembangan usaha, program padat karya memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY. Pembangunan sarana melalui kegiatan tersebut diharapkan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Bupati Kulonprogo H. Ambar Purwoko menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kapanewon dan kalurahan, serta masyarakat diperlukan agar setiap program tepat sasaran.
“Kami mohon dukungan dan peran serta dari semuanya. Kehadiran panjenengan semua menjadi motivasi bagi kami untuk terus berikhtiar dan bekerja bersama dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo,” katanya.
Ambar berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat. Dengan demikian, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Kajian Kemiskinan Harus Berlanjut
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Rochayati Basra, menilai kondisi lapangan perlu dilihat secara langsung.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan bukan pekerjaan mudah. Karena itu, hasil kajian dan kebijakan tidak boleh berhenti pada dokumen, tetapi harus dilanjutkan dengan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan.
“Tujuan yang paling mulia adalah bagaimana hasil kajian tentang kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak hanya selesai di laci, tetapi ada keberlanjutan, pembinaan, dan pengawasan,” jelasnya.
Upaya di Kokap tersebut memperlihatkan penanggulangan kemiskinan diarahkan melalui kombinasi penguatan potensi lokal, kesempatan kerja, serta kolaborasi antarpihak. Potensi ekonomi di kawasan Waduk Sermo dan Kopi Roro menjadi bagian dari pengembangan usaha lokal, sementara padat karya menjadi salah satu upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
