Harianjogja.com, BANTUL—Ancaman kekeringan mulai diantisipasi Pemerintah Kabupaten Bantul menjelang musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai titik rawan kesulitan air bersih.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mencatat sedikitnya tujuh wilayah berpotensi terdampak kekeringan. Kawasan tersebut tersebar di Kapanewon Piyungan, Dlingo, Imogiri, Sanden, Srandakan, dan Kasihan.
Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amrudin mengatakan pemetaan dilakukan untuk memastikan langkah penanganan dapat lebih cepat dan tepat sasaran saat kondisi mulai mengering.
“Titik-titik rawan kekeringan tersebut ada di wilayah Kapanewon (Kecamatan) Piyungan, Dlingo, Imogiri, Sanden, Srandakan, dan Kasihan. Wilayahnya sudah kami petakan, mana saja lokasinya,” katanya, Selasa (31/3/2026).
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Bantul akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan. Warga akan diberikan pemahaman terkait mekanisme pengajuan bantuan distribusi air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan.
Selain itu, relawan kebencanaan di tingkat kalurahan juga akan diaktifkan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Upaya ini dilakukan untuk mempercepat respons ketika kebutuhan air bersih meningkat.
“Nanti kami sosialisasi maupun kemungkinan droping air. Kami juga akan berkoordinasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang ada di tiap kelurahan,” ujar Mujahid.
BPBD Bantul juga menyiapkan sinergi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan. Koordinasi dilakukan dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Palang Merah Indonesia (PMI), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Di sisi lain, kondisi khusus terjadi di wilayah Kapanewon Srandakan. Mujahid menjelaskan potensi kekeringan di kawasan tersebut dipicu belum rampungnya pembangunan groundsill atau dam di Sungai Progo.
Struktur yang belum selesai tersebut berdampak pada berkurangnya akses air bagi warga, terutama yang tinggal di sekitar jembatan di wilayah tersebut.
“Groundsill di Sungai Progo itu kan belum selesai dibangun. Sehingga, kemungkinan penduduk di sekitar jembatan itu akan mengalami kekeringan saat musim kemarau,” katanya.
Dengan pemetaan yang telah dilakukan, BPBD berharap penanganan dampak kekeringan pada 2026 bisa lebih terkoordinasi dan meminimalkan krisis air bersih di tengah masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
