2 hours ago
1
Bangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) Sarinah usai direnovasi di Jalan Thamrin, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kembali mengoperasikan JPO Sarinah setalah direvitalisasi, untuk memperluas akses bagi warga yang terintegrasi antara halte Transjakarta dengan pusat perbelanjaan Sarinah. Bangunan penghubung ikonik sepanjang 39,78 meter ini dibangun dengan fasilitas lift tanpa menggunakan anak tangga demi menjamin kemudahan mobilitas kelompok disabilitas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Sarinah angkat bicara mengenai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang baru diresmikan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Direktur Utama PT Sarinah Raisha Syarfuan mengatakan, pihaknya telah mendengar banyak masukan dari publik soal kehadiran JPO yang belum tersambung langsung ke gedung Sarinah.
"Kami sebenarnya sangat-sangat menyambut baik dari JPO Sarinah, tapi memang kami kan cagar budaya," ujar Raisha di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Raisha mengatakan, status ini membuat setiap modifikasi, terutama pada fasad dan struktur bangunan, harus melalui kajian yang sangat mendalam. Meski demikian, pihak Sarinah menyambut baik kehadiran JPO tersebut dan tetap menjalin komunikasi intensif dengan Pemprov Jakarta untuk kemungkinan penyambungan pada masa depan.
"Karena itu bukan hal yang mudah. Kami gedung cagar budaya milik BUMN juga, jadi kajiannya akan butuh waktu lebih panjang," ucap dia.
Raisha menyebut proses ini tidak sederhana dan membutuhkan waktu lebih panjang karena menyangkut aspek teknis, elevasi bangunan, serta kepatuhan terhadap regulasi cagar budaya. Ia mengatakan, Pemprov Jakarta memiliki kepentingan agar JPO dapat difungsikan terlebih dahulu menjelang masa libur Lebaran, ketika trafik pengunjung diperkirakan tinggi dan dapat memberikan dampak positif bagi Sarinah.
"Opsi penyambungan tetap terbuka, namun untuk menembus Sarinah elevasinya perlu dirapikan agar sesuai dengan standar," lanjut Raisha.
Dalam perencanaan penyambungan JPO, lanjut Raisha, aspek keselamatan menjadi prioritas utama, terutama karena fasilitas tersebut juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan pengguna jalan yang membutuhkan akses khusus. Oleh sebab itu, seluruh kajian harus memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna.
"Kita harus menjunjung tinggi unsur keselamatannya juga, apalagi memang dibuat untuk kaum disabilitas dan juga pemakai jalan yang memang butuh akses khusus," kata Raisha.
