5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak sedikit publik di Indonesia, termasuk di media sosial membela Iran dalam perang melawan AS-Israel. Teheran dianggap 'pahlawan' karena berani menantang agresi negara super power. .
Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia, Republik Demokratik Timor Leste dan ASEAN, H.E. Abdulla Salem AIDhaheri meminta agar semua pihak melihat fakta sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Iran tidak sepenuhnya benar.
"Saya yakin realitas di lapangan menceritakan hal yang berbeda," ujar Dubes saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurut Dubes Abdulla Salem, alih-alih membalas penuh Israel atau menyerang pangkalan AS, Iran melancarkan agresi ke negara tetangganya dengan menyerang beragam infrastruktur sipil. "Kami pastikan tidak ada pangkalan militer kami yang dipakai untuk menyerang Iran," katanya.
Ia pun mengutip sejumlah data serangan Iran. Data lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen (sekitar 85 persen) serangan militer Iran selama krisis ini menargetkan negara GCC (Teluk). Hanya 15 persen yang justru menyasar sasaran Israel.
"Uni Emirat Arab bersama dengan mitra GCC-nya, termasuk Yordania, telah berhasil mencegat sebagian besar rudal dan drone yang diarahkan ke negara-negara kita yang ditargetkan dari Iran," ujarnya.
Per tanggal 7 April 2026, kata ia, sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab telah berhasil mendeteksi dan mencegat 520 rudal balistik, 26 rudal jelajah dan 2.221 drone.
Namun terlepas dari keberhasilan yang luas ini, Dubes menyayangkan puing-puing dari pencegatan telah jatuh di daerah sipil yang mengakibatkan korban jiwa dan yang terluka. Pun kerusakan pada infrastruktur sipil vital, bandara, pelabuhan, fasilitas energi, dan daerah pemukiman. "Fakta-fakta ini jelas menunjukkan bahwa serangan-serangan ini tidak terbatas pada target militer."
Fakta ini juga membantah klaim Iran bahwa serangan brutalnya terhadap Uni Emirat Arab dan negara-negara GCC lainnya, termasuk Yordania, menargetkan pangkalan dan fasilitas militer.
"Apa yang kita saksikan adalah pergeseran berbahaya menuju penargetan infrastruktur sipil dengan tujuan merusak stabilitas ekonomi daripada mencapai tujuan militer yang sah. Lebih jauh lagi, izinkan saya memperjelas hal ini," ujarnya.
