REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih menghitung kemungkinan pemberian kembali insentif kendaraan listrik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperlebar defisit anggaran sehingga perlu dipertimbangkan secara hati-hati.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait insentif kendaraan listrik. Menurut dia, langkah tersebut sangat bergantung pada kondisi fiskal negara.
“Bisa saja. Tapi defisitnya melebar. Jadi kita hitung dulu berapa ruang dalam topi defisitnya,” ujar Purbaya saat berbincang dengan wartawan dalam acara buka puasa bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan tekanan terhadap anggaran negara saat ini cukup besar, terutama dari potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, perlambatan ekspor juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
“Kita harus hati-hati karena sekarang ada tekanan dari BBM juga. Dari ekspor juga mungkin terganggu. Jadi kita hitung dulu seberapa besar dampaknya ke defisit,” katanya.
Menurut Purbaya, jika dampaknya terhadap defisit tidak terlalu besar, pemerintah masih bisa mempertimbangkan pemberian insentif tersebut. “Kalau tidak terlalu besar, kita bandingkan dan bisa saja dikerjakan,” ujarnya.
Kementerian Keuangan juga masih memantau pergerakan harga minyak dunia yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi dampak konflik global terhadap harga energi.
Purbaya menjelaskan skenario moderat memperkirakan harga minyak sekitar 72 dolar AS per barel dan masih dinilai aman bagi APBN. Namun, dalam skenario terburuk, harga minyak bisa naik hingga 92 dolar AS per barel. “Kalau 72 dolar masih aman dan bisa dikendalikan. Skenario terburuknya sampai 92 dolar,” kata dia.
Meski demikian, pemerintah belum berencana mengubah asumsi anggaran dalam waktu dekat. Purbaya mengatakan pemerintah akan memantau perkembangan global dalam beberapa bulan ke depan.
“Tiga bulan ini kita lihat dulu. Biasanya kalau sudah perang harga naik, tapi setelah situasi mereda bisa turun tajam lagi,” ujarnya.
Ia menilai secara fundamental pasokan minyak dunia masih cukup sehingga kenaikan harga tidak akan berlangsung lama. Beberapa negara produsen juga diperkirakan akan menambah pasokan energi. “Kalau lihat fundamentalnya, harusnya harga bisa turun lagi karena suplai cukup,” kata Purbaya.
Di sisi lain, wacana insentif kendaraan listrik memang menjadi sorotan industri otomotif. Sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan insentif dinilai ikut mendorong meningkatnya penggunaan mobil listrik di Indonesia.
Kementerian Perindustrian menyatakan kebijakan insentif mobil listrik untuk 2026 masih dalam pembahasan. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta mengatakan pemerintah masih mematangkan kebijakan tersebut.
“Masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan segera diputuskan,” kata Setia dalam acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Jakarta.
Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya memastikan pemerintah tidak memberikan insentif untuk motor listrik pada 2026. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. “Pertimbangannya kita melihat kekuatan fiskal dan manfaatnya bagi perekonomian secara keseluruhan,” ujar Agus.
sumber : Antara

8 hours ago
5

















































