Supri, salah seorang petani di Dusun Gelaran 1, Bejiharjo, Karangmojo sedang memasang jaring di atas lahan pertanian yang dimiliki, Selasa (5/9/2023). - Harian Jogja - David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul masih kekurangan sekitar 1.000 hektare untuk memenuhi target 87% Lahan Baku Sawah (LBS) jadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi, mengatakan, untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan upaya perlindungan LBS melalui program LP2B. Berdasarkan surat yang dikeluarkan di akhir September lalu, setiap daerah diwajibkan memenuhi ketentuan 87% LBS untuk lahan pangan berkelanjutan.
“Tidak harus dipenuhi sekarang, karena program ini maksimal bisa terlaksana di 2029,” kata Rismiyadi saat dihubungi Senin (10/11/2025).
Dia menjelaskan, LBS di Gunungkidul memiliki luasan sekitar 26.800 hektare. Berdasarkan ketetapan agar 87% lahan ini untuk LP2B, maka Pemkab diwajibkan menyediakan lahan sekitar 23.000 hektare untuk menyukseskan program ketahanan pangan dari Pemerintah Pusat.
Meski demikian, Rismiyadi mengakui lahan yang disediakan untuk LP2B belum memenuhi ketentuan 87%. Pasalnya, lahan yang disediakan baru sekitar 22.000 hektare, sehingga masih butuh sekitar 1.000 hektare guna memenuhi kebijakan tersebut.
“Untuk LP2B tersebar di seluruh kapanewon. Tetapi, memang kita butuh kajian ulang agar bisa memenuhi ketetapan 87% untuk program ketahanan pangan,” katanya.
Menurut dia, Pemkab berkomitmen untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang digulirkan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan 87% LBS untuk LP2B, maka dilakukan kajian dan penataan ulang terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
“Harus dikaji karena setelah ditetapkan sebagai LP2B, maka lahannya tidak bisa dialihfungsikan. Makanya, dalam penataan ulang, yang ditetapkan menjadi lahan pangan berkelanjutan tidak berada di lokasi strategis seperti pinggir jalan sehingga tidak berubah fungsi,” katanya.
Ditambahkan dia, Pemkab sangat mendukung program ketahanan pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pengembangan Pangan dan Gizi di sekitar pekarangan rumah.
“Ibu bupati sangat getol dengan program ini, bahkan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memanfaatkan lahan di sekitar kantor jadi lahan produktif yang ditanami berbagai sayuran,” katanya.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan, penguatan ketahanan pangan ini sangat penting bagi masyarakat. Terlebih lagi dengan gencarnya program makan bergizi gratis, hal ini berpotensi mengganggu pasokan bahan baku pangan di masyarakat.
“Di Gunungkidul ada 59 dapur sehat untuk melayani 170.000 anak sekolah. Kalau semua sudah beroperasi akan menyedot banyak sekali bahan pangan. Agar tidak mengganggu kebutuhan di masyarakat, maka upaya memanfaatkan pekarangan untuk lahan produktif harus dioptimalkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
