Peserta mengikuti pemutaran dan diskusi film Rumah ketigaku, di PKBI DIY, Sabtu (11/4/2026). - ist Mitra Wacana
Harianjogja.com, JOGJA — Pemutaran dan diskusi film dokumenter ‘Rumah Ketigaku’ di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY, Sabtu (11/4/2026), menjadi ruang refleksi atas kerentanan yang dihadapi perempuan, terutama pekerja migran dan pekerja informal.
Kegiatan yang digelar oleh Beranda Migran bersama sejumlah organisasi seperti Mitra Wacana, KOPPMI, Yasanti, dan IMA ini diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai latar belakang.
Soroti Lemahnya Perlindungan PMI
Diskusi mengemuka pada lemahnya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kondisi tersebut membuat mereka rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, psikologis hingga ekonomi.
Isu ini kembali mencuat setelah tragedi kebakaran di Tai Po pada akhir 2025 yang menyoroti buruknya sistem perlindungan pekerja migran di luar negeri.
Realitas Pahit di Balik Migrasi
Sutradara film, Francis Catedral, menegaskan bahwa realitas pekerja migran kerap jauh dari bayangan publik.
“Mereka menghadapi upah rendah, jam kerja panjang, perlakuan tidak manusiawi, bahkan diperlakukan seperti barang atau komoditas,” ujarnya.
Film ini mengangkat kisah pekerja rumah tangga migran asal Indonesia di Hong Kong yang harus menghadapi tekanan kerja dan perpisahan dengan keluarga, namun menemukan kekuatan melalui solidaritas sesama migran.
Migrasi Bukan Sekadar Pilihan
Peserta diskusi sepakat bahwa migrasi sering kali bukan pilihan bebas, melainkan akibat keterbatasan ekonomi dan minimnya lapangan kerja di dalam negeri.
Perwakilan KOPPMI, Nur Khasanah, menyebut migrasi menyimpan banyak pengorbanan yang kerap luput dari perhatian.
“Migrasi bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang pengorbanan tenaga, waktu, kesehatan, dan relasi keluarga,” ungkapnya.
Hidden Cost hingga Minim Akses Perlindungan
Diskusi juga menyoroti hidden cost of migration, seperti dampak psikologis akibat perpisahan keluarga, terutama antara ibu dan anak.
Kondisi ini diperparah dengan kebijakan di Hong Kong yang mewajibkan pekerja domestik tinggal bersama majikan, sehingga menyulitkan mereka mencari perlindungan saat mengalami kekerasan.
Dalam konteks ini, keberadaan tempat penampungan seperti Bethune House menjadi sangat penting sebagai ruang aman bagi pekerja migran.
Dorong Kolaborasi dan Kebijakan
Melalui forum ini, para peserta mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki kebijakan perlindungan pekerja migran, memperluas akses jaminan sosial, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Diskusi ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang tidak hanya relevan di tingkat lokal, tetapi juga berdampak pada perbaikan sistem perlindungan pekerja migran secara nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
