Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan. / ist
KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo resmi menaikkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pelayanan publik pada APBD 2026 demi mewujudkan pemerataan akses bagi warga.
Langkah strategis ini tetap ditempuh meskipun daerah harus menghadapi tantangan berat berupa penurunan dana transfer keuangan dari pusat mencapai Rp117 miliar. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen besar dalam menciptakan lingkungan yang lestari, merata, serta memiliki ketangguhan terhadap bencana.
Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, mengungkapkan bahwa kenaikan plafon belanja infrastruktur tersebut menyentuh angka Rp13,1 miliar.
Jika pada tahun 2025 alokasi pembangunan tercatat sebesar Rp89 miliar, maka pada tahun 2026 nilainya dipatok menjadi Rp102,16 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 14,79%.
Lonjakan dana ini dimungkinkan berkat skema efisiensi internal yang ketat, di mana Pemkab memilih untuk menekan belanja birokrasi yang bersifat konsumtif.
"Kami melakukan efisiensi pada berbagai kegiatan yang sekiranya dapat ditunda dan bersifat tidak mendesak. Bahkan, kami memutuskan untuk menghilangkan pos anggaran jamuan makan dan minum untuk rapat di seluruh lingkup Pemkab Kulonprogo," tegas Agung saat memberikan keterangan resmi di ruang kerjanya, Rabu (4/3/2026).
Ia memaparkan bahwa porsi anggaran infrastruktur pelayanan publik di tahun 2026 memang sengaja ditingkatkan agar kemanfaatan APBD bisa menyentuh masyarakat secara langsung.
Fokus utama dari tambahan dana tersebut meliputi perbaikan jembatan, penguatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), optimalisasi irigasi, pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hingga renovasi fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Namun, sorotan utama tertuju pada pos jalan kabupaten yang mendapatkan tambahan alokasi paling signifikan. Keputusan ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah terhadap tingginya volume aspirasi serta keluhan warga mengenai kerusakan akses transportasi di berbagai titik wilayah.
"Kami mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur pelayanan publik tersebut paling besar pada sektor jalan kabupaten, mengingat banyaknya masukan dari masyarakat," kata Agung.
Tercatat, alokasi khusus jalan kabupaten dipatok senilai Rp39,1 miliar pada tahun depan, yang artinya melonjak tajam hingga 88,2% dibandingkan periode sebelumnya. Bupati menegaskan bahwa tren prioritas ini akan terus dijaga secara konsisten sesuai dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Selain menyasar pembangunan fisik, Pemkab juga memperkuat ekonomi kerakyatan melalui skema padat karya yang melibatkan tenaga kerja lokal.
Dana untuk program ini, yang bersumber dari kolaborasi APBD dan BKK DIY, kini mencapai Rp8,7 miliar atau naik sebesar 61,1%. Melalui pola padat karya tersebut, pemerintah berharap pendapatan warga meningkat seiring dengan perbaikan fasilitas lingkungan mereka.
Guna memastikan asas keadilan, setiap kapanewon juga diberikan porsi melalui hasil Musrenbang senilai Rp1,5 miliar per wilayah, di mana penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang disepakati dalam forum musyawarah tingkat kecamatan sebagai bagian integral dari pembangunan infrastruktur pelayanan publik di Kulonprogo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
