Suasana evakuasi rumah roboh terdampak tanah longsor. - ist/BPBD Gunungkidul
Harianjogja.com, JOGJA— Anggaran logistik bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mendapat sorotan DPRD DIY karena dinilai belum sebanding dengan kebutuhan penanganan bencana yang dapat terjadi sepanjang tahun. Alokasi anggaran untuk kebutuhan logistik BPBD DIY disebut hanya sekitar Rp53 juta.
Anggota Komisi A DPRD DIY Akhid Nuryati mengatakan besaran tersebut terlalu minim jika dibandingkan dengan beragam potensi bencana yang dihadapi DIY. Selain bencana hidrometeorologi, pemerintah juga harus menyiapkan dukungan untuk kebutuhan mitigasi dan operasional kebencanaan.
“Anggaran logistik kebencanaan di BPBD DIY hanya Rp53 juta. Menurut saya ini sangat minim dan tidak memenuhi kebutuhan penanganan kebencanaan,” kata Akhid, Rabu (2/9/2026).
Menurut Akhid, kebutuhan anggaran kebencanaan tidak berhenti pada pengadaan logistik ketika bencana terjadi. Pemerintah juga perlu mengalokasikan dana untuk memastikan berbagai sarana dan prasarana mitigasi tetap berfungsi.
Salah satu kebutuhan yang menurutnya harus mendapat perhatian adalah pemeliharaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS). Peralatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat ketika terdapat potensi ancaman bencana.
Operasional Kebencanaan Ikut Membebani Anggaran
Akhid menilai keterbatasan anggaran semakin terasa ketika kebutuhan operasional di lapangan meningkat. Kendaraan yang digunakan untuk mendukung penanganan bencana, misalnya, tetap membutuhkan bahan bakar agar dapat bergerak ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
Persoalan lain muncul karena kendaraan berpelat merah tidak memperoleh subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena kendaraan operasional kebencanaan memiliki fungsi pelayanan publik.
“Operasional kebencanaan naik, sementara anggarannya minim. Kami juga mendorong pemerintah pusat memberikan afirmasi melalui regulasi agar kendaraan operasional kebencanaan, termasuk ambulans dan kendaraan pemadam, bisa mendapatkan BBM bersubsidi,” ujarnya.
Karena itu, penambahan dukungan anggaran menjadi salah satu hal yang akan didorong DPRD DIY dalam pembahasan APBD Perubahan. Menurut Akhid, pemerintah perlu memastikan kapasitas penanganan bencana tetap tersedia ketika terjadi peningkatan kebutuhan di lapangan.
Kekeringan Jadi Perhatian
Selain persoalan anggaran logistik, kondisi kekeringan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah DIY juga menjadi perhatian. Akhid mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran rutin BPBD, tetapi mencari sumber pendanaan lain yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat terdampak.
Salah satu sumber yang dinilai dapat dimaksimalkan adalah program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Keterlibatan perusahaan dapat diarahkan untuk membantu kebutuhan masyarakat, termasuk distribusi air atau dropping air di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.
Akhid menyebut pola tersebut telah diterapkan BPBD Sleman untuk membantu penanganan kekeringan. Menurutnya, skema serupa dapat diperluas agar penanganan bencana tidak seluruhnya bergantung pada kemampuan APBD.
“CSR perlu dimanfaatkan karena penanganan bencana tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Investor, swasta dan lembaga yang menjalankan usaha di DIY juga perlu ikut bertanggung jawab terhadap mitigasi bencana,” katanya.
Samigaluh Mulai Kesulitan Air
Akhid mencontohkan kondisi di Samigaluh, Kulonprogo, yang mulai menghadapi kesulitan air. Situasi tersebut menunjukkan kebutuhan penanganan kekeringan dapat muncul di luar perkiraan awal pemerintah.
Menurut dia, perusahaan maupun pihak ketiga yang memiliki kegiatan usaha di sekitar wilayah tersebut dapat dilibatkan dalam membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dinilai dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah.
Ia menilai pemerintah perlu memiliki skema pendanaan yang fleksibel sehingga dapat merespons kondisi darurat tanpa harus menunggu perubahan perencanaan anggaran yang memerlukan waktu.
DPRD DIY Dorong Dana Kebencanaan Lebih Memadai
Akhid selanjutnya mendorong Pemda DIY menyiapkan anggaran kebencanaan yang lebih memadai. Kekeringan yang berlangsung saat ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kebutuhan penanganan bencana dapat berubah dan meningkat sewaktu-waktu.
Ia menyebut sejumlah skema dapat digunakan untuk memperkuat pembiayaan penanganan bencana, mulai dari penambahan anggaran BPBD hingga pemanfaatan sumber dana lain yang diperbolehkan.
“Skemanya bisa melalui penambahan anggaran BPBD, pemanfaatan CSR, BTT maupun penggeseran anggaran jika kondisinya sudah emergency. Semua perlu disiapkan karena bencana bisa terjadi kapan saja,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
