2 hours ago
4
Sejumlah pemudik berada di atas kapal laut setibanya di Pelabuhan Bandar Deli Belawan, Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/3/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau proses pengisian bahan bakar minyak (BBM) atau bunkering KM Sabuk Nusantara 92 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (28/8/2026).
Pemantauan tersebut merupakan tindak lanjut pengawasan penggunaan dan pengelolaan BBM yang sebelumnya dilakukan bersama KPK di Jakarta pada Juli 2026. Kegiatan di Surabaya menjadi rangkaian pengawasan terhadap proses bunkering dan pengelolaan BBM di lingkungan operasional PELNI.
Pemantauan dihadiri Vice President Hukum dan Kepatuhan PELNI Agustinus Prima, Vice President BBM PELNI Romadhoni, Kepala Cabang PELNI Surabaya Roni Abdullah, Manager Integrated Terminal (IT) Surabaya PT Pertamina Patra Niaga Indriati Purba Lestari, serta perwakilan surveyor dari Sucofindo.
Sekretaris Perusahaan PELNI Ditto Pappilanda mengatakan pengawasan pengelolaan BBM diperlukan untuk memastikan proses pengisian dan penggunaannya berjalan sesuai ketentuan.
“PELNI berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan memastikan pengelolaan BBM dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan KPK dan para pihak terkait menjadi bagian penting untuk memastikan proses di lapangan berjalan sesuai prosedur dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Ditto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Ditto mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan saat proses pengisian BBM berlangsung. PELNI juga memperkuat pencatatan dan pengendalian penggunaan BBM selama kapal beroperasi agar pemakaiannya dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Surabaya menjadi lokasi kedua pemantauan proses bunkering oleh KPK setelah sebelumnya dilakukan di Cabang PELNI Jakarta. Pengawasan dilakukan secara bertahap di sejumlah cabang PELNI untuk melihat pelaksanaan proses pengisian dan pengelolaan BBM di lapangan.
PELNI menyatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan BBM.
