4 hours ago
2
Petugas Imigrasi membawa sejumlah paspor. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendorong evaluasi layanan Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) akibat sejumlah kendala teknis saat proses pengajuan. Layanan itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Hal itu disampaikan Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang turut dihadiri Ombudsman RI dan perwakilan pendaftar layanan Imigrasi tersebut. Dewi menyinggung persoalan downtime sistem ketika pembukaan kuota yang disebut merugikan masyarakat.
Dewi memandang evaluasi tidak cukup hanya difokuskan pada pihak ketiga atau vendor, melainkan harus menjadi bahan introspeksi internal Imigrasi. Dewi mendorong memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pemeliharaan sistem.
“Kami berharap Imigrasi mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga dengan menata unit kerja yang secara khusus bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan sistem secara berkelanjutan,” kata Dewi dalam keterangan tertulis pada Kamis (9/4/2026).
Dewi juga menyebut belum terintegrasinya layanan SDUWHV dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional. Padahal digitalisasi layanan publik mestinya memudahkan masyarakat.
"Jangan justru menimbulkan kendala seperti proses unggah dokumen yang masih manual dan berulang," ujar politisi partai Golkar itu.
Dewi mengungkapkan RDP juga membahas status 5.334 pemohon yang mendapat kuota usai terjadi gangguan sistem.
