4 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati pelebaran defisit dalam RAPBN 2026 dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilainya setara Rp689 triliun, naik dari sebelumnya Rp638,8 triliun.
“Defisit awalnya Rp638,8 triliun menjadi Rp689 triliun. Persentase defisit terhadap PDB dari 2,48 persen kini menyesuaikan menjadi 2,68 persen, atau ada kenaikan sebesar 0,2 persen,” ujar Ketua Banggar, Said Abdullah, dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Kamis (18/9/2025).
Pelebaran defisit dipicu tambahan belanja negara yang meningkat Rp56,2 triliun, dari Rp3.786,5 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun. Kenaikan terbesar berasal dari transfer ke daerah (TKD) yang melonjak Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.
“Kenaikan TKD sebesar Rp43 triliun ini sesuai dengan permintaan komisi-komisi dan aspirasi daerah, sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun,” jelas Said.
Selain TKD, belanja kementerian/lembaga juga naik Rp12,3 triliun menjadi Rp1.510,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L bertambah Rp900 miliar menjadi Rp1.639,2 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara ditargetkan bertambah Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak naik tipis Rp1,7 triliun, sementara PNBP meningkat Rp4,2 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kenaikan TKD diperlukan untuk meredam keresahan fiskal di daerah. “Kemarin daerah-daerah ribut karena anggaranya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu,” ujarnya.
Dengan kesepakatan ini, Banggar dan pemerintah akan membawa RUU APBN 2026 ke tahap pembahasan selanjutnya sebelum disahkan menjadi undang-undang.
