4 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sebuah poster bertuliskan 'Bunyikan Klakson Kalau Capek Jadi WNI' menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di Bundaran UGM, Yogyakarta, Jumat (5/6/2026) sore. Poster tersebut menjadi bagian dari aksi damai bertajuk "Nyerah Jadi WNI tapi Sayang sama RI" yang digelar kelompok sipil Suara Ibu Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat.
Melalui aksi itu, peserta berupaya menyampaikan alarm atas meningkatnya kegelisahan warga terhadap situasi ekonomi dan arah kebijakan pemerintah. Sepanjang aksi berlangsung, sejumlah pengendara tampak membunyikan klakson sebagai bentuk respons terhadap pesan yang disampaikan peserta aksi.
Selain poster ajakan membunyikan klakson, panitia juga menyediakan 'Kotak Kegelisahan' untuk menampung keluhan warga serta papan permainan bertajuk 'Papan Revolusi' sebagai media mengekspresikan keresahan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik.
Humas Suara Ibu Yogyakarta, Marsinah, mengatakan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini menjadi salah satu alasan utama digelarnya aksi tersebut. Menurutnya, kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi pihak yang paling merasakan dampak situasi ekonomi yang dinilai semakin memburuk.
"Hari ini kita sedang resah memikirkan situasi ekonomi yang semakin buruk, betul bahwa ini situasi belum melatuh tapi dalam konteks masyarakat ekonomi yang paling terdampak itu adalah masyarakat dengan kelas kecil menengah ke bawah ya, besar-besaran," kata Marsinah saat dijumpai di Bundaran UGM, Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai masyarakat terus dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan perpajakan bagi UMKM, hingga tata kelola ekonomi yang dianggap sarat intervensi politik. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan dasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kita tahu bahwa hari ini kita dikejutkan, setiap hari kayaknya kita dibikin terkejut-terkejut satu diantaranya soal dolar yang semakin tidak bisa dikendalikan, yang kedua juga soal pajak UMKM yang itu mencekik," ujarnya.
