Perumahan. - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami lonjakan signifikan pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan alokasi bantuan hingga hampir 29 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai upaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di wilayah DIY.
Kenaikan alokasi tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat mengunjungi salah satu penerima bantuan BSPS di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul, Kamis (4/6/2026). Menurutnya, jumlah bantuan yang semula hanya 105 unit rumah pada 2025 kini meningkat menjadi 2.856 unit dan berpotensi bertambah hingga 3.000 unit rumah pada tahun ini.
"Ini juga berkat perjuangan Titiek Suharto sehingga tahun ini menjadi 2.856 rumah, tapi karena masih ada banyak [rumah tidak layak huni] jadinya 3.000 buat Yogyakarta tahun ini," kata Ara.
Maruarar menjelaskan peningkatan kuota BSPS DIY dilakukan karena kebutuhan perbaikan rumah layak huni masih cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan menambah alokasi agar lebih banyak warga dapat merasakan manfaat program tersebut.
Dengan tambahan itu, jumlah rumah yang memperoleh bantuan BSPS di DIY meningkat sebanyak 2.895 unit dibandingkan tahun sebelumnya.
"Dari 105 jadi 3.000, jadi naiknya 2.895 unit rumah," tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian PKP, alokasi BSPS DIY 2026 tersebar di lima daerah. Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan penerima terbanyak, yakni 1.616 unit rumah. Sementara Kabupaten Bantul memperoleh 422 unit, Kabupaten Sleman 337 unit, Kabupaten Gunungkidul 281 unit, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 200 unit rumah.
Dalam kunjungan yang sama, Anggota DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Suharto mengungkapkan masih banyak warga di kawasan pedesaan yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Temuan tersebut diperolehnya saat melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah.
"Saya juga lihat sendiri di mana gentengnya kalau hujan bocor, dindingnya dari gedek atau batu bata sudah mau ambruk, lantainya dari tanah yang lembap," kata Titiek.
Menurut Titiek, program BSPS menjadi solusi yang sangat dibutuhkan karena mampu membantu masyarakat memperbaiki kondisi hunian agar lebih aman dan layak ditempati. Selain itu, program ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Ini sangat membantu, saya senang sekali, karena tidak hanya memperbaiki rumah, tapi pemilihan bahan bangunan juga dilakukan melalui tender rakyat," katanya.
Ia menjelaskan setiap penerima manfaat memperoleh bantuan senilai Rp20 juta dari pemerintah. Adapun kekurangan biaya perbaikan rumah dapat dipenuhi melalui swadaya masyarakat yang melibatkan partisipasi warga sekitar.
Skema tersebut, menurut Titiek, sekaligus memperkuat budaya gotong royong yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Indonesia.
"Ini juga menciptakan gotong royong di antara sesama warga. Ini penting sekali karena di era sekarang ini gotong royong kayaknya sudah rada luntur ya," kata Titiek.
Secara nasional, program BSPS juga mengalami peningkatan besar pada 2026. Jika pada tahun lalu realisasi program bedah rumah mencapai 45.000 unit, tahun ini pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Kenaikan target tersebut didukung peningkatan anggaran dari Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.
"Anggarannya dari Rp5 triliun jadi Rp10 triliun dan 82 persen atau sebagian besar anggaran untuk program bedah rumah ini," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
