Foto ilustrasi paket logistik. / Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA — Kebijakan pengendalian pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang mulai diberlakukan pada Rabu (1/4/2026) memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha logistik. Aturan ini dinilai berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang apabila tidak dibarengi kejelasan teknis dan jaminan pasokan di lapangan.
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai Solar subsidi dan Pertalite masih menjadi fondasi utama pergerakan distribusi nasional. Perubahan kebijakan terhadap dua jenis BBM tersebut dinilai langsung berdampak pada operasional, baik untuk pengiriman jarak dekat maupun antarpulau.
Ketua ALI, Mahendra Rianto, mengingatkan bahwa pembatasan ini tidak hanya memengaruhi pergerakan barang, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Meski begitu, ia menyambut positif keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi.
“Kalau itu disesuaikan [harga dinaikkan], supply chain dapat terganggu. Distribusi ke daerah pelosok akan terdampak langsung,” ujarnya.
Dalam perhitungan operasional, distribusi dalam kota masih dinilai cukup aman. Dengan konsumsi rata-rata 1 liter untuk 7 kilometer, kuota 50 liter per hari memungkinkan kendaraan menempuh sekitar 350 kilometer.
Namun, tantangan muncul untuk distribusi jarak jauh. Dengan asumsi konsumsi 1 liter untuk 4 kilometer, kuota 200 liter hanya mencakup sekitar 800 kilometer perjalanan. Jarak tersebut dinilai belum cukup untuk menjangkau wilayah di luar Pulau Jawa seperti Sumatra.
Sebagai solusi, ALI mengusulkan pengalihan distribusi jarak jauh ke jalur laut. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan subsidi BBM untuk angkutan laut barang yang saat ini masih menggunakan harga industri. Namun, opsi ini dinilai perlu didukung kesiapan armada dan ketersediaan kontainer agar tidak menimbulkan hambatan baru.
Selain itu, pemanfaatan kendaraan listrik untuk distribusi tahap akhir mulai didorong sebagai langkah jangka panjang guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Distribusi Belum Merata
Di sisi lain, persoalan klasik terkait distribusi BBM dinilai masih belum terselesaikan. Mahendra menyoroti ketimpangan pasokan antara wilayah pusat dan daerah, khususnya di luar Jawa yang masih rawan kekosongan stok.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan disparitas harga serta meningkatkan biaya logistik akibat ketidakpastian pasokan energi.
Keluhan serupa disampaikan Plt Sekretaris Jenderal Organda, Kurnia Lesani Adnan. Ia menilai kelangkaan BBM subsidi masih kerap terjadi di luar Jawa, sementara di Jawa kondisinya relatif lebih stabil meski belum sepenuhnya bebas dari gangguan.
Ia juga menyoroti implementasi sistem barcode melalui MyPertamina yang dinilai belum berjalan efektif. Di lapangan, sistem tersebut justru membuka peluang penyimpangan, seperti pengurangan kuota tanpa transaksi hingga distribusi melalui jalur tidak resmi.
“Implementasinya di lapangan tidak tepat sasaran. Ini yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Menurutnya, pembatasan BBM tidak sekadar berdampak pada biaya, tetapi juga dapat memperlambat arus distribusi barang, termasuk kebutuhan pokok masyarakat.
Dampak ke Harga Masih Tergantung
Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan ini sebagai langkah yang bisa dipahami di tengah tekanan harga minyak global dan kebutuhan menjaga anggaran negara.
Namun, ia menekankan pentingnya implementasi yang tepat agar tidak menimbulkan gangguan operasional. Menurutnya, dampak terhadap harga barang tidak selalu terjadi secara langsung.
“Kenaikan biaya distribusi bisa saja diteruskan sebagian ke harga akhir, terutama untuk komoditas yang sensitif terhadap biaya logistik,” katanya.
Ia menambahkan, besarnya dampak sangat dipengaruhi oleh kondisi di lapangan serta kemampuan pelaku usaha dalam menyesuaikan operasional mereka.
Karena itu, kejelasan aturan teknis menjadi hal penting agar sektor logistik tetap berjalan lancar. Di sisi lain, ketersediaan BBM untuk distribusi kebutuhan pokok harus tetap dijaga guna mencegah gejolak harga di masyarakat.
Tanpa pengelolaan yang matang, kebijakan ini dikhawatirkan justru memunculkan tekanan baru, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
