7 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menggandeng kalangan akademisi untuk mendorong percepatan pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) di Provinsi Lampung. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat nilai tambah kawasan hutan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum APHI Soewarso dengan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Kuswanta Futas Hidayat di Bandar Lampung, Kamis (5/3/2026). Pertemuan itu membahas peluang kerja sama riset, penyusunan model pengelolaan berbasis kondisi tapak, hingga pengembangan demplot atau pilot project MUK di lanskap Lampung.
“Pengembangan multiusaha kehutanan harus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, sehingga dapat terwujud model MUK skala industri yang mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah kawasan hutan,” kata Soewarso, Jumat (6/3/2026).
Ia mengungkapkan praktik multiusaha kehutanan di Lampung telah berjalan di sejumlah wilayah dengan objek kegiatan berada di kawasan hutan. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan model MUK yang lebih terintegrasi di tingkat lanskap.
Lampung dinilai memiliki sejumlah keunggulan untuk mendorong percepatan pengembangan MUK. Kondisi sumber daya alam relatif subur dengan topografi kawasan yang cukup datar. Infrastruktur dan aksesibilitas kawasan juga telah tersedia dengan cukup memadai.
Soewarso menilai sumber daya manusia di daerah tersebut telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan komoditas kehutanan dan pertanian. Dukungan pemerintah daerah juga membuka ruang pengembangan usaha kehutanan yang lebih terstruktur.
“Pengembangan MUK di Lampung akan difokuskan pada intensifikasi tata kelola usaha menuju pengelolaan hutan lestari, sekaligus memperkuat tata usaha serta rantai pasok dari hulu hingga pasar melalui peningkatan faktor produksi yang mencakup kuantitas, kualitas, dan kontinuitas,” ujarnya.
Ia menambahkan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan MUK. Sinergi para pihak diharapkan mampu mempercepat implementasi model usaha kehutanan yang produktif sekaligus berkelanjutan.
Pengembangan demplot atau pilot project juga dinilai penting sebagai basis riset serta pembelajaran bersama dalam merancang model pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Melalui demplot tersebut para pihak dapat menyusun rencana pengembangan usaha kehutanan berbasis komoditas unggulan yang adaptif terhadap kondisi tapak di Lampung.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Kuswanta Futas Hidayat menyambut baik upaya APHI menggandeng perguruan tinggi dalam pengembangan multiusaha kehutanan di daerah.
“Kami menyambut baik upaya APHI untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam percepatan pengembangan multiusaha kehutanan di Lampung. Daerah ini memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti kopi, cokelat, kemiri, dan pala yang potensinya sangat besar untuk dikembangkan,” ujar Kuswanta.
Ia menjelaskan pengembangan piloting MUK di lanskap Lampung dapat dilakukan di beberapa lokasi potensial. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) serta wilayah pengembangan Integrated Area Development (IAD) dinilai memiliki basis ekonomi kawasan yang dapat mendukung implementasi program tersebut.
Lampung juga memiliki potensi besar pada sektor hasil hutan bukan kayu (HHBK), terutama komoditas kopi yang sebagian besar produksinya berasal dari kawasan hutan.
“Kami mencatat sekitar 60 persen produksi HHBK Lampung berupa kopi berasal dari kawasan hutan, dan potensinya masih sangat besar untuk terus dikembangkan melalui pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan,” katanya.
Kuswanta menuturkan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unila memiliki sejumlah bidang kajian yang relevan untuk mendukung pengembangan MUK. Kajian tersebut mencakup Social Forestry serta Science and Technology Forestry yang berfokus pada penguatan tata kelola kehutanan berbasis masyarakat dan pemanfaatan teknologi.
Pendekatan tersebut juga dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong penyelesaian konflik tenurial melalui model pengelolaan kawasan hutan yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Kolaborasi antara APHI dan Fakultas Pertanian Universitas Lampung diharapkan memperkuat integrasi antara riset akademik dan implementasi di lapangan. Sinergi ini juga diharapkan mendorong pengelolaan hutan yang produktif, inklusif, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah.
