Foto ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis, burger dan buah. Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence - AI.
Harianjogja.com, SOLO—Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Solo sempat menghentikan operasional program makan bergizi gratis (MBG) akibat keterlambatan pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi tersebut membuat layanan distribusi makanan kepada penerima manfaat terhenti sementara sejak awal Mei 2026.
Keterlambatan aliran dana operasional itu berdampak langsung pada pelaksanaan program MBG di sejumlah sekolah. Satgas MBG Solo kini berharap seluruh layanan bisa kembali berjalan normal setelah dana dari BGN mulai cair pada Kamis (7/5/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa SPPG bahkan sempat mengumumkan penghentian sementara layanan melalui media sosial maupun surat pemberitahuan resmi kepada penerima manfaat. Operasional diketahui mulai terhenti sejak 5 Mei 2026.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kota Solo, Purwanti, membenarkan adanya kendala keterlambatan dana tersebut. Menurutnya, masalah terjadi pada proses aliran dana dari BGN menuju rekening yayasan pengelola di 10 SPPG.
Ia menegaskan keterlambatan tersebut tidak berkaitan dengan sanksi ataupun evaluasi terhadap standar operasional dan kelengkapan sarana prasarana SPPG.
Purwanti menjelaskan proses pencairan dana masih terkendala antrean sistem dan tahapan verifikasi administrasi dari pemerintah pusat. Setiap mitra BGN, kata dia, menggunakan virtual account masing-masing sehingga pencairan membutuhkan proses verifikasi sebelum dana dapat ditransfer.
“Dampaknya mereka biasanya tidak membawa bekal makan harus membawa bekal makan. Biasanya ada uang saku beli makan nah itu orang tua harus mengondisikan bentuk makanan ke sekolah,” kata Purwanti kepada wartawan melalui WhatsApp, Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, program makan bergizi gratis merupakan program pemerintah pusat sehingga Pemkot Solo melalui Satgas MBG hanya melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan para pengelola SPPG di wilayah masing-masing.
Selain melakukan klarifikasi terkait kendala operasional, Satgas MBG juga meminta pengelola SPPG memberikan informasi lebih awal kepada penerima manfaat agar tidak terjadi pemberitahuan mendadak kepada siswa dan orang tua.
“Kami mendorong informasi jauh-jauh hari, tidak mendadak dalam pemberian informasi,” ujarnya.
Purwanti menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala Regional SPPG dan memperoleh informasi bahwa dana dari BGN mulai dicairkan kepada mitra SPPG terkait pada Kamis (7/5/2026). Satgas MBG Solo berharap layanan di SPPG yang sempat terhenti dapat kembali beroperasi pada Jumat (8/5/2026).
Saat ini, kata dia, terdapat 65 SPPG yang telah beroperasi di Kota Solo dari total kebutuhan sebanyak 72 unit. Seluruh sarana dan prasarana sebenarnya telah tersedia, namun beberapa SPPG belum dapat berjalan penuh karena masih menunggu pemenuhan syarat administratif, salah satunya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Satgas terus melakukan pengawasan salah satunya melalui puskesmas. Setiap SPPG mengirim sampel menu serta menyampaikan jenis menu serta kandungan gizinya setiap hari,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
