2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar capaian administratif, melainkan standar moral dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut AHY, opini WTP harus dipandang sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan untuk membangun budaya pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Karena itu, seluruh aparatur negara tidak boleh berpuas diri setelah memperoleh predikat tersebut, tetapi harus terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
"WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah standar moral, sebuah standar keuangan negara yang sejatinya harus kita capai. Jadikan ini sebagai penyemangat untuk terus memperbaiki diri," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemeriksaan tersebut menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan kementerian sekaligus dasar perbaikan tata kelola pada tahun-tahun berikutnya.
AHY menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Pimpinan IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, serta seluruh tim pemeriksa BPK RI yang telah melaksanakan proses audit dan memberikan berbagai rekomendasi strategis kepada Kemenko IPK.
Ia menilai proses pemeriksaan bukan semata kewajiban administratif, tetapi mekanisme penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
AHY menjelaskan bahwa berbagai rekomendasi BPK akan menjadi pijakan bagi kementeriannya untuk terus memperkuat praktik good governance, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan publik. Seluruh masukan tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara harus selalu berorientasi pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, efektivitas belanja negara menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya diukur dari jumlah proyek yang selesai dibangun. Infrastruktur harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat konektivitas antardaerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
sumber : Antara
