3 hours ago
1
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berjalan untuk melakukan pemeriksaan pasukan pada upacara Pelepasan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL 2025 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (9/4/2025). Sebanyak 1.090 personel Satgas TNI akan bertugas selama satu tahun di Lebanon, untuk mendukung misi perdamaian PBB. Personel yang diberangkatkan terdiri dari tujuh satuan tugas yaitu Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Konga XXIII-S, Satgas Force Headquarter Support Unit (FHQSU) TNI Konga XXVI-Q, Satgas Military Police Unit (MPU) TNI Konga XXV-Q, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU) TNI Konga XXX-O, Satgas Civil Military Coordination (CIMIC) TNI Konga XXX-O, Satgas Rumah Sakit (Hospital) TNI Konga XXIX-P, dan Satgas Milstaff Seceast TNI Konga UNIFIL. Satgas tersebut selain sebagai penjaga perdamaian di daerah konflik juga berperan sebagai duta bangsa di kancah internasional dengan memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah janji dalam pertemuan dengan para ulama dari ormas-ormas Islam dan pesantren. Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan, Indonesia akan menarik diri dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) jika bertentangan dengan prinsip Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Setelah bertemu dengan Presiden Prabowo, Wakil Ketua Umum MUI KH Muhammad Cholil Nafis menjelaskan, dalam pertemuan itu, MUI meminta jangan sampai pengiriman pasukan dari Indonesia ke Palestina khususnya ke Gaza hanya untuk memukul Hamas, dan memukul para pejuang kemerdekaan Palestina.
"Nah Presiden (Prabowo) berjanji bahwa pasukan yang dikirim adalah pasukan perdamaian, tidak akan melakukan penyerangan apalagi pemukulan terhadap para pejuang kemerdekaan Palestina termasuk juga kepada Hamas, beliau berjanji itu, ini hanya pasukan perdamaian saja," kata Kiai Cholil kepada Republika, Selasa (3/2/2026) malam.
Kiai Cholil menambahkan, Presiden Prabowo juga akan melakukan perbaikan dari dalam Dewan Perdamaian. Dengan demikian, BoP kemungkinan bisa abstain terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan pendapat dari negara itu."Beliau (Presiden Prabowo) berjanji akan keluar dari BoP (Dewan Perdamaian) kalau memang ini bertentangan dengan prinsip Indonesia, prinsip dengan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina itu," ujar Kiai Cholil.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah tersebut pun mengajak agar umat bersama-sama melihat ke depan seperti apa perkembangan BoP mengingat para peserta baru membubuhkan tanda tangan tetapi belum efektif untuk bekerja."Kita berikan waktu kepada Presiden (Prabowo) bagaimana bisa berbuat lebih baik di dalam, tapi kalau memang tidak bisa berbuat maslahat di dalam (BoP), sebagaimana janji presiden kami menuntut (Indonesia) untuk keluar dari BoP,"ujar Kiai Cholil.
