1 month ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkapkan sejumlah persoalan serius dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Laporan hasil pengawasan itu dibacakan Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rapat paripurna ke-25 di Gedung DPR RI, Kamis (24/7/2025).
Dalam laporannya, Cucun menegaskan, pengawasan haji merupakan tugas konstitusional untuk memastikan hak-hak jamaah haji terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh dua tim, satu fokus pada aspek persiapan dan tim kedua memantau langsung pelayanan di Madinah dan Makkah.
Berdasarkan pengawasan DPR menunjukkan masih banyak persoalan yang mencederai hak-hak jamaah haji, mulai dari aspek kebijakan hingga pelayanan.
Dalam aspek kebijakan, Cucun mengungkapkan terdapat beberapa hal yang ditemukan ketidakcocokan data pengelompokan jamaah antara yang diterapkan di Indonesia dan Arab Saudi, serta terlambat menertibkan dan mendistribusikan kartu nusuk.
"Skema murur dan tanazul yang semula 40 persen di Muzdalifah dan Mina untuk mengurai kepadatan juga tidak dijalankan," ujar Cucun saat membacakan laporannya.
