Foto ilustrasi energi alternatif, dibuat menggunakan Artifical Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA— Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) perlu ditetapkan sebagai program nasional agar target penyelesaiannya dalam tiga tahun dapat diwujudkan. Skala proyek yang sangat besar dinilai membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, bukan hanya dijalankan oleh satu institusi.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan proyek PLTS 100 GW harus diposisikan sebagai misi nasional karena cakupan pekerjaan dan kebutuhan sumber dayanya jauh melampaui kapasitas program kementerian.
"Indonesia juga perlu pendekatan seperti itu untuk membangun 100 GW PLTS," ujarnya dalam Media Briefing IESR di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
IESR Contohkan Program Apollo Amerika Serikat
Fabby menjelaskan pemerintah dapat mengadopsi pendekatan serupa Program Apollo di Amerika Serikat. Dalam program tersebut, pemerintah membangun ekosistem lintas sektor yang terintegrasi untuk mewujudkan misi mengirim manusia ke bulan.
Menurutnya, pendekatan serupa diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam satu arah untuk mempercepat pembangunan PLTS nasional.
Target 100 GW Dinilai Sangat Ambisius
Fabby mengungkapkan target pembangunan PLTS sebesar 100 GW dalam waktu tiga tahun berarti Indonesia harus menambah kapasitas sekitar 33 GW setiap tahun.
Angka tersebut jauh di atas capaian saat ini. Hingga kini, total kapasitas PLTS nasional baru mencapai sekitar 1,5 GW, sehingga diperlukan percepatan pembangunan dalam skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Investasi Diperkirakan Capai US$200 Miliar
Selain mendukung agenda transisi energi, proyek PLTS 100 GW dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Fabby memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan PLTS beserta sistem penyimpanan baterai mencapai sekitar US$100 miliar hingga US$200 miliar.
Nilai investasi tersebut diyakini dapat meningkatkan investasi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, memperluas aktivitas industri, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah.
Proses Perizinan Dinilai Harus Dipercepat
Fabby mengingatkan target pembangunan PLTS 100 GW hanya dapat dicapai apabila proses pengembangan proyek mengalami reformasi secara menyeluruh.
Saat ini, satu proyek PLTS umumnya membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima tahun, mulai dari tahap perencanaan hingga beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD).
"Kalau targetnya 100 GW selesai dalam dua sampai tiga tahun, seluruh proses yang selama ini membuat proyek berjalan lama harus dipangkas dan dipercepat," katanya.
Menurutnya, percepatan itu harus menjadi bagian penting dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai program pembangunan PLTS 100 GW yang saat ini sedang disusun pemerintah.
Fabby berharap regulasi tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek, tetapi juga mampu menghilangkan berbagai hambatan implementasi sehingga target pembangunan dapat dicapai sesuai rencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
