Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo. ANTARA - Luqman Hakim
Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja berencana memperluas Kios Segoro Amarto hingga tingkat kelurahan pada 2026 sebagai langkah strategis pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan.
Kios yang selama ini didirikan di pasar rakyat sebagai rujukan dan stabilisator harga pangan akan dikembangkan hingga ke tingkat kelurahan.
Pengembangan Kios Segoro Amarto hingga tingkat kelurahan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan harga pangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) langsung ke masyarakat, sekaligus menjadi strategi utama dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyampaikan rencana ini dalam Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting (HLM) TPID se-DIY, Selasa (11/11/2025). Hasto menegaskan bahwa Kios Segoro Amarto harus terus dikembangkan tidak hanya terbatas di pasar.
“Rencana kami Kios Segoro Amarto tidak hanya di pasar. Tetapi bisa dimasukan di masing-masing kelurahan,” kata Hasto dikutip dari laman Pemkot Jogja.
Pemkot Jogja telah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengalokasikan anggaran pada tahun 2026. Pengembangan Kios Segoro Amarto tingkat kelurahan ini direncanakan dimulai dengan 14 titik di tingkat kemantren (kecamatan), sebelum diperluas ke seluruh 45 kelurahan di Kota Jogja.
“Karena menurut saya, tidak semua orang itu bisa menjangkau ke pasar. Cuma (sekitar) tiga pasar diberi Kios Segoro Amarto. Ya, lebih baik kiosnya itu ada lebih dekat ke masyarakat, didistribusi ke beberapa titik (kelurahan),” terang Hasto.
Fungsi Ganda: Stabilisasi Harga dan Pemberdayaan Ekonomi
Selain sebagai alat kontrol harga, pengembangan Kios Segoro Amarto juga memiliki tujuan pemberdayaan masyarakat.
Hasto menyatakan Kios Segoro Amarto dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat, misalnya bagi pedagang menengah ke bawah yang ingin membuka e-warung. Pengembangan ini juga berpotensi melibatkan Koperasi Merah Putih yang ada di kelurahan.
“Kios ini (Segoro Amarto) kan bersubsidi. Yang punya kios juga untung, masyarakat yang beli juga untung. Harganya kan (sesuai) HET Harga membantu, tetapi bagi pedagangnya tetap dikasih margin,” papar Hasto.
Upaya Pemkot Jogja dalam mengendalikan inflasi juga diperkuat dengan kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan pangan, seperti kerja sama dengan Sleman untuk komoditas beras dan cabai, serta adanya Warung Mrantasi (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi).
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan pandangan mengenai kondisi inflasi daerah. Meskipun inflasi tahunan di DIY tahun 2025 masih berada dalam rentang sasaran nasional, Sultan tetap mengingatkan pentingnya kewaspadaan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Harapannya, forum ini bukan hanya ajang koordinasi, melainkan wadah memperkuat ekosistem kolaboratif antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Kita ingin inflasi terkendali dengan cara yang berkeadilan, yakni harga stabil di pasar, namun petani tetap sejahtera,” ucap Sultan.
Langkah strategis DIY yang ditekankan Sultan meliputi: memastikan ketersediaan pasokan, memperkuat peran BUMD, memperluas akses kredit pertanian, memperkuat kerja sama antar daerah, dan mempercepat hilirisasi pangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menjelaskan bahwa inflasi DIY pada Oktober 2025 terkendali, dengan inflasi tahunan sebesar 2,90 persen. Namun, BI menyoroti komoditas penyumbang inflasi dominan, yaitu emas perhiasan, diikuti biaya perguruan tinggi dan telur ayam ras.
Sudibyo menyarankan agar peningkatan inflasi menjelang hari besar keagamaan diantisipasi melalui pemantauan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, perhitungan kebutuhan pangan, serta dukungan peran BUMD sebagai offtaker.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
