Foto ilustrasi kotak makan bergizi gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul mengalokasikan dana Rp100 juta dalam APBD Perubahan 2025 untuk mengantisipasi kejadian luar biasa seperti kasus keracunan, terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, pihaknya melakukan antisipasi terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pasalnya, di sejumlah daerah terjadi kasus keracunan sehingga korban harus mendapatkan perawatan.
“Di Gunungkidul juga ada dugaan keracunan karena makan bergizi gratis di Wonosari dan Semin,” kata Endah kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
Menurut dia, kasus dugaan keracunan ini tidak mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, pemkab harus mengalokasikan anggaran khusus sebagai langkah antisipasi adanya kejadian luar biasa tersebut.
“Jangan sampai pemkab digugat karena ada yang anak masuk rumah sakit karena keracunan makan bergizi gratis. Makanya, di dalam APBD Perubahan 2025, kami alokasikan anggaran Rp100 juta untuk penanganan saat terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” ungkap Endah.
Ia mencatat sudah ada sembilan dapur sehat yang beroperasi untuk melayani makan bergizi gratis di Gunungkidul. Pihaknya, siap mendukung program yang dijalankan Presiden Prabowo, namun harus benar-benar diperhatikan kualitas yang disajikan sehingga aman pada saat dikonsumsi.
BACA JUGA: Pembangunan Sekolah Rakyat Belum Masuk Program Prioritas di Gunungkidul
“Mudah-mudahan tidak terjadi lagi adanya kasus dugaan keracunan karena makan bergizi gratis. Harapannya, kualitas dari menu yang disajikan harus diperhatikan,” katanya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti mendukung penuh upaya Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran saat terjadi kasus keracunan karena makan bergizi gratis. Hal ini berkaca dari Kabupaten Sleman yang harus mengeluarkan anggaran Rp45 juta untuk penanganan kasus sama beberapa waktu lalu.
“Ini penting untuk perawatan bagi para korban. Sebab, butuh penanganan cepat agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan,” katanya.
Menurut dia, sudah banyak laporan terkait dengan dugaan keracunan akibat mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Esti mendorong dilakukan evaluasi terhadap SPPG yang terjadi masalah dalam penyajian karena hasil pantauan yang dilakukan tetap beroperasi meski telah terjadi kejadian luar biasa.
“Saya sudah mengecek ke sekolah Sleman, dan SPPG yang melayani makan bergizi gratis tetap melayani. Harusnya, dievaluasi dulu sebelum dilanjutkan untuk menjalankan program tersebut agar kasus sama tidak terulang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
