1 hour ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baitul Maqdis Institute (BMI) menyambut baik keputusan sejumlah negara Barat yang secara resmi mengakui eksistensi dan kedaulatan Negara Palestina. Khususnya terhadap Britania Raya, menurut Direktur Utama BMI Ustaz Fahmi Salim, harus ada perspektif yang lebih kritis.
Seperti diketahui, Perdana Menteri Keir Starmer pada Ahad (21/9/2025) lalu mengumumkan, Inggris mengakui Palestina. Bagaimanapun, lanjut Ustaz Fahmi, sejarah mencatat bahwa ada aksi-aksi Inggris di balik awal mula penjajahan Israel atas Bumi Baitul Maqdis.
Di antaranya Deklarasi Balfour pada 1917. Arthur James Balfour adalah menteri luar negeri Inggris saat itu yang mengirimkan deklarasi dukungan terhadap Gerakan Zionis Internasional untuk berdirinya "Negara Yahudi" di tanah Palestina.
"Pengakuan yang baru diberikan 108 tahun kemudian (oleh Inggris) ini merupakan ironi sejarah yang menyakitkan bagi bangsa Palestina. Langkah ini tidak cukup jika tidak disertai dengan pertanggungjawaban moral dan politik atas peran historis Inggris dalam tragedi panjang yang menimpa rakyat Palestina," kata Ustaz Fahmi kepada Republika, Selasa (23/9/2025).
BMI menegaskan, pengakuan terhadap Negara Palestina seharusnya diiringi dengan langkah nyata dan tegas untuk memberikan sanksi berat bagi Israel yang hingga kini masih menjajah Palestina. Minimal, caranya dengan menghentikan penjualan senjata ke Israel serta pemutusan kerja sama militer dengan entitas zionis tersebut.
Selain pembekuan hubungan ekonomi dan politik dengan Israel, London pun semestinya mendukung agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta pejabat zionis lainnya diseret ke pengadilan internasional.
"Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, pengakuan ini hanya bersifat simbolik dan tidak berpengaruh terhadap nasib rakyat Palestina," ujarnya.
BMI juga menekankan, faksi-faksi perlawanan di Palestina berhak untuk terus melawan genosida dan agresi brutal yang dilakukan Israel. Perlawanan bersenjata dapat dipandang sebagai mekanisme pertahanan diri, salah satu hak bangsa Palestina untuk bisa mempertahankan tanah airnya. Ini pun, tegas Ustaz Fahmi, diakui oleh hukum internasional.
