Harianjogja.com, JAKARTA–Sejumlah ruas tol yang telah beroperasi penuh ternyata masih sepi pengguna. Pakar infrastruktur menyebut perencanaan yang terlalu optimistis dan tarif yang tinggi menjadi penyebab utama.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) MM Gibran Sesunan menyatakan persoalan utama rendahnya penggunaan tol justru terletak pada perencanaan yang dilakukan pemerintah.
Menurut dia, studi kelayakan (feasibility study) yang menjadi dasar pembangunan tol selama ini terlalu optimistis dan tidak realistis terhadap kondisi ekonomi serta pola mobilitas masyarakat.
"Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia dengan tingkat trafik di bawah 50 persen dari asumsi yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Data tersebut merujuk pada realisasi tahun 2024.
Gibran Sesunan menambahkan mahalnya tarif sebagai faktor penghambat utama meningkatkan jumlah pengguna jalan bebas hambatan tersebut. Sebagai contoh, tarif kendaraan golongan 1 di Jalan Tol Manado-Bitung mencapai Rp1.200 per kilometer untuk sekali melintas, angka yang dinilai memberatkan sektor logistik dan transportasi barang.
Kondisi serupa terjadi di Bengkulu-Taba Penanjung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Kanci-Pejagan dan sejumlah tol lainnya yang juga dilaporkan sepi pengguna.
Beberapa contoh tol yang dibangun dengan orientasi logistik tersebut, katanya lagi, menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dihadirkan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah untuk rantai pasok nasional.
"Padahal, peningkatan akses logistik memiliki peran besar sebagai tulang punggung konektivitas ekonomi dan dapat mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi," katanya pula.
Potensi ruas tol eksisting yang belum maksimal, menurut dia, menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU.
Hingga kini, ujarnya pula, belum ada langkah konkret untuk menurunkan tarif atau meninjau ulang desain bisnis tol-tol yang gagal menarik pengguna.
Padahal permasalahan rendahnya trafik pada 21 ruas jalan tol tersebut, dinilainya, berpotensi menjadi “bom waktu”, seperti kegagalan pengembalian investasi yang dapat menghambat pengembangan dan pembangunan proyek jalan tol baru di masa depan, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, upaya Menteri PU yang menyebutkan tengah mendorong integrasi infrastruktur melalui pendekatan koridor logistik nasional, menurut dia, belum menyentuh akar masalah.
Banyak tol baru dibangun tanpa koneksi memadai ke kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi.
"Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan pentarifan yang berpihak pada pengguna, pembangunan tol hanya menjadi monumen beton,” ujar Gibran Sesunan.
Dia menegaskan pemerintah perlu segera mengaudit BPJT dan meninjau ulang asumsi bisnis dalam proyek tol agar investasi triliunan rupiah benar-benar memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar menambah daftar panjang jalan tol yang sepi pengguna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
