2 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendalami pemblokiran rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono atau Mas Botok, oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. OJK menegaskan penundaan transaksi rekening memiliki dasar hukum dan bersifat sementara.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan mekanisme penundaan transaksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pasal 47 POJK Nomor 8 Tahun 2023.
“Sesuai ketentuan dalam POJK tersebut di atas, penyedia jasa keuangan (PJK) dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU,” kata Dian dalam pesan singkat kepada Republika, Selasa (25/8/2026).
Menurut dia, PJK wajib melakukan penundaan transaksi setelah menerima perintah atau permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penundaan transaksi dilakukan paling lama lima hari kerja sejak penundaan dilakukan.
Pernyataan tersebut disampaikan OJK menyusul pemblokiran rekening Bank Mandiri milik koordinator AMPB. Sebelumnya, Bank Mandiri mengonfirmasi pemblokiran rekening tersebut melalui akun Threads resminya dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
“Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku,” tulis Bank Mandiri.
Bank Mandiri juga menegaskan komitmennya menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan, dan kehati-hatian dalam layanan perbankan.
Rekening Supriyono diblokir pada 22 Agustus 2026. Rekening tersebut sebelumnya digunakan untuk menghimpun dana pribadi dan donasi publik guna mendukung rencana aksi AMPB di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Supriyono menyebut dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp80,9 juta. Dia kemudian mempersoalkan pemblokiran tersebut karena dilakukan menjelang persiapan keberangkatan massa dan logistik aksi.
Dian mengatakan OJK saat ini berkoordinasi dengan manajemen Bank Mandiri dan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.
“Berdasarkan informasi yang ada hingga saat ini, bank di dalam melakukan langkahnya tetap dengan mengacu pada ketentuan yang ada,” ujarnya.
OJK akan mengambil langkah pengawasan apabila hasil pendalaman menemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta bank terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan melakukan penyelesaian selama masa penundaan.
OJK akan memantau tindak lanjut Bank Mandiri, termasuk pemulihan akses rekening apabila proses yang diperlukan telah selesai dan mencapai kesimpulan.
Dian menegaskan penundaan transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan merupakan bentuk perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat, bukan ancaman. Proses tersebut bersifat sementara dan berakhir setelah proses penyelidikan selesai.
“Dalam hal tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, maka akses kepada rekening seharusnya akan dibuka kembali,” katanya.
OJK juga mengimbau masyarakat tetap tenang. Dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman, dijaga kerahasiaannya berdasarkan UU Perbankan, serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
