Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir/ Dok. Ist
Harianjogja.com, JOGJA— Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyoroti sejumlah persoalan strategis yang tengah menjadi perhatian bangsa, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih hingga pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Muhammadiyah mendorong agar berbagai isu tersebut dibicarakan melalui dialog untuk menemukan titik temu sekaligus menjaga persatuan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai demokrasi tidak cukup hanya menyediakan ruang bagi perbedaan pandangan. Menurut dia, demokrasi juga harus mampu melahirkan persatuan yang menjadi modal dalam membangun bangsa.
Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, berbagai kebijakan strategis perlu dibicarakan secara terbuka. Perbedaan pandangan, kata Haedar, seharusnya menjadi ruang untuk menemukan persoalan sekaligus mencari solusi.
“Supaya di mana sih kurangnya, di mana problemnya, lalu ada titik temunya. Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya di Kantor PP Muhammadiyah Jogja, Sabtu (13/9/2026).
MBG dan Koperasi Merah Putih Perlu Dibahas Konstruktif
Haedar mencontohkan perdebatan mengenai program MBG dan Koperasi Merah Putih. Kedua program tersebut dinilai memiliki dampak luas terhadap masyarakat sehingga pembahasannya perlu dilakukan secara konstruktif.
Selain dua program tersebut, Muhammadiyah menyoroti pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Haedar mengatakan isu strategis itu perlu dibuka melalui dialog sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat terserap dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Menurut Haedar, persoalan bangsa tidak akan selesai jika perbedaan justru terus dipertajam. Para elite politik, elite agama, dan kelompok strategis lainnya dinilai memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelopor dalam menjaga kebersamaan.
“Kunci kebersamaan dan persatuan itu sebenarnya di elit politik, elit agama, elit strategis lain di tubuh bangsa ini. Harus memberi kepeloporan bahwa di tengah perbedaan pun kita bisa terus merawat kebersamaan,” ujarnya.
Persatuan Diuji Saat Ada Perbedaan Kepentingan
Haedar menekankan bahwa persatuan bangsa bukan hanya penting ketika masyarakat berada dalam momentum sosial dan budaya, termasuk perayaan kemerdekaan. Justru ketika muncul persoalan politik, ekonomi, serta kebijakan strategis yang memunculkan perbedaan kepentingan, kebersamaan diuji.
“Di saat menghadapi hal-hal yang kritikal, hal-hal yang strategis, di situlah kita penting kebersamaan,” katanya.
Persoalan kebangsaan tersebut akan menjadi salah satu isu yang dibawa Muhammadiyah dalam Tanwir yang dijadwalkan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada November 2026. Forum permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah setelah Muktamar itu tidak hanya membahas arah organisasi, tetapi juga berbagai persoalan kebangsaan.
Palu dipilih sebagai lokasi Tanwir sebagai bentuk dukungan Muhammadiyah kepada masyarakat setempat yang pernah mengalami bencana besar. Di wilayah tersebut, Muhammadiyah juga telah mengembangkan berbagai amal usaha.
“Setelah dari Kupang kita ingin memberi support pada masyarakat Palu setelah dulu mengalami musibah besar gempa, di samping Muhammadiyah sudah terus juga bikin amal-amal usaha di sana,” katanya.
Muhammadiyah Siapkan Program Strategis 25 Tahun
Selain isu kebangsaan, Tanwir Muhammadiyah di Palu juga akan menyusun program strategis organisasi untuk 25 tahun mendatang. Haedar menjelaskan, program strategis jangka panjang sebelumnya telah disusun dalam tahapan lima tahunan hingga 25 tahun dan kini telah berakhir.
Penyusunan program jangka panjang diperlukan agar arah pembangunan Muhammadiyah tetap berkelanjutan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan maupun pemerintahan.
Haedar mencontohkan sektor pendidikan sebagai salah satu bidang yang membutuhkan kebijakan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan pembangunan manusia. Menurut dia, arah kebijakan pendidikan tidak semestinya terputus setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.
“Misalkan pendidikan itu tidak mungkin terpotong-potong setiap pergantian pemerintahan. Harus ada sesuatu yang strategis ke depan biarpun pergantian pemerintahan dia harus menjadi acuan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
